Ruwajurai
Kakanwil Santosa Lantik 15 Pejabat Non-Manajerial di Lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung
Alteripost Lampung – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Santosa, melantik serta mengambil sumpah dan janji jabatan 15 Pejabat non manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung. Rabu, (22/1/2025).
Berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Lampung, sebanyak 15 pegawai dilantik pada jabatan fungsional/non-manajerial dilingkungan kanwil kemenkum lampung. Acara ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, para pejabat manajerial, pegawai Kementerian Hukum Lampung serta para tamu undangan.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum tentang pemberhentian dari jabatan manajerial dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan di lingkungan Kementerian Hukum. Langkah tersebut merupakan langkah percepatan pengisiian jabatan fungsional bagi pejabat manajerial di lingkungan Kementerian hukum yang jabatannya dihapuskan yang juga dibarengi dengan pelantikan para fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.
Dalam sambutannya, Kakanwil Santosa menjelaskan bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan teknis yang memiliki kompetensi tertentu, baik keahlian maupun pendidikan sehingga pejabat fungsional akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing pekerjaan yang diemban.
“saya berharap Pejabat Fungsional yang dilantik dapat bekerja secara maksimal sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing”, ucap Kakawil Santosa.
Dinamika organisasi yang terus ada harus berjalan sesuai dengan perubahan dan kemajuan zaman. Pada masa transisi ini diharapkan dengan dilantiknya para pejabat non-manajerial ini bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan di Kanwil Kemenkum Lampung serta membawa organisasi menjadi lebih baik.(*)
Bandar Lampung
Eva Dwiana Hadiri Konferensi Pers Rakernas APEKSI XVIII, Soroti Mitigasi Banjir Perkotaan
Alteripost Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Sumatera Utara. Setibanya di Medan, Eva Dwiana langsung mengikuti konferensi pers bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI, Wali Kota Solo, dan Wali Kota Ternate di Ruang Rapat Pemerintah Kota Medan, Selasa (30/6/2026).
Dalam konferensi pers tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa Rakernas APEKSI XVIII yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 diikuti oleh 96 pemerintah kota dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi Kota Medan hingga sekitar Rp17 miliar melalui sektor penyelenggaraan acara, perhotelan, UMKM, kuliner, dan transportasi.
Rakernas APEKSI XVIII menjadi forum strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat sinergi, berbagi pengalaman, serta bertukar inovasi dalam pembangunan daerah. Sejumlah agenda turut digelar, di antaranya Indonesia City Expo, forum tematik, Dialog Kota Tangguh, Karnaval Nusantara, hingga bazar UMKM yang melibatkan ratusan pelaku usaha dari berbagai daerah.
Salah satu agenda yang paling menarik perhatian masyarakat adalah Karnaval Nusantara yang diikuti puluhan delegasi dari berbagai kota di Indonesia. Kegiatan tersebut menampilkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi daerah sebagai simbol persatuan dalam keberagaman.
Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menegaskan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rakernas APEKSI XVIII merupakan wujud komitmen untuk memperkuat kerja sama antardaerah, termasuk membahas strategi mitigasi banjir di kawasan perkotaan.
“Melalui Rakernas APEKSI XVIII ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen memperkuat kolaborasi antardaerah, memperluas jejaring kerja sama, serta mengadopsi berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Eva Dwiana.
Selain itu, Eva menyebut pembahasan mengenai penanganan banjir di wilayah perkotaan menjadi salah satu fokus penting, mengingat persoalan tersebut menjadi tantangan bersama yang dihadapi banyak kota di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarkepala daerah, diharapkan lahir solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi pembangunan perkotaan.(*)

