DPRD
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Isi Kuliah Umum di UTI
Alteripost Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Ahmad Giri Akbar, memberikan kuliah umum II di Universitas Teknokrat Indonesia (UTI).
Ahmad Giri Akbar menyampaikan kuliah umum terkait “Peran Legislatif Menuju Indonesia Emas” di Gelanggang Mahasiswa Dr. HM Nashrullah Yusuf, Rabu (12/2/2025).
Ia mengatakan, sebagai lembaga bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya, DPRD Lampung berperan penting memastikan kebijakan pemerintah daerah berpihak rakyat dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Lulusan S2 Institut Teknologi Bandung itu mengatakan, legislatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Tak hanya di legislatif, lanjut Giri, perlu melibatkan pemuda sebagai agen perubahan dan inovasi. Mereka berpotensi luar biasa memanfaatkan teknologi dan mengembangkan ide-ide kreatif menyiptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing bangsa.
“Peran pemuda sangat penting mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegasnya di hadapan ratusan mahasiswa UTI yang tengah menjalani Latihan Kepemimpinan Dasar itu.
Namun, kata ia, perjalanan menuju Indonesia Emas juga bukan tanpa tantangan. Karena berhadapan masalah, seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan tak ada partisipasi politik generasi muda.
“Inilah penting bagi kita harus mereformasi dan meningkatkan kapasitas institusional agar lembaga legislatif dapat berfungsi lebih efektif menyiptakan peraturan perundangan adil dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi,” urainya.
Para pemuda dan mahasiswa juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses demokrasi, baik melalui advokasi kebijakan, penelitian, maupun partisipasi dalam forum publik.
Untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, perlu strategi melibatkan generasi muda menyiptakan lapangan pekerjaan.
“Pemuda kita ialah sumber daya tak ternilai harganya. Mereka ialah penggerak perubahan yang akan membawa Indonesia menuju masa depan lebih baik,” ujarnya.
Giri mengajak agar menyiptakan peluang nyata bagi pemuda berinovasi, berkarya, dan berpartisipasi aktif membangun bangsa.
“Kita semua harus berkomitmen, tak hanya berbicara tapi juga bertindak konkret dalam mendukung pemuda menyiptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi pembangunan nasional,” ujarnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Ambil Berkas Formulir Pendaftaran Ketua PWI Lampung, Wira Optimis Kembali Terpilih
Gubernur Lampung: Penanganan Karhutla Dipercepat Secara Tepat dan Efektif
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
