DPRD
Wabup Pesibar dan Ketua Komisi V DPRD Lampung Hadiri Safari Ramadhan
Alteripost Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn, menghadiri safari ramadhan di Masjid Assholihin Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (11/3/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Dr. H. Yanwar Irawan, S.E., M.M., para Asisten, Staf Ahli Bupati, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, Eliza Wati Zadmiko.
Selain itu penceramah, Ust. Drs. H. Arimbi Kusairi, M.Pd.I., pengurus Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, Camat Pesisir Selatan, Peratin se-Pesisir Selatan, dan majelis taklim setempat.
Dalam sambutannya Wakil Bupati, Irawan Topani menyampaikan bahwa sebagai masyarakat muslim patut bersyukur dikarenakan masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini. Mengingat begitu banyak keutamaan dan kemuliaan di bulan yang istimewa itu, mulai dari pahala yang akan dilipat gandakan di sisi Allah SWT dan setiap insan diberi kesempatan untuk kembali suci dan bersih dari segala dosa. “Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan dan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT,” tutur Wakil Bupati, Irawan Topani.
Sementara itu Ketua Komisi V, Yanwar Irawan menyampaikan bahwa Safari Ramadhan tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, lebih dari itu untuk mempererat Ukhuwah Islamiyah, memperkokoh sinergi antara pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat. “Momen berharga ini memberikan kesempatan kepada kita (pemerintah-red) untuk lebih dekat dengan masyarakat mendengarkan aspirasi dan berbagi kebahagiaan di bulan Ramadhan,” ujar Ketua Komisi V, Yanwar Irawan.
Karenanya, Ketua Komisi V, Yanwar Irawan mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta meningkatkan kepedulian sosial ditengah kehidupan masyarakat. Pihaknya meyakini dengan semangat gotong royong pemerintah dan masyarakat akan mampu mewujudkan Provinsi Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Ketua Komisi V, Yanwar Irawan menandaskan, wujud nyata dari visi tersebut, Pemprov Lampung telah menetapkan Tiga Cita pembangunan yang akan menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan kedepan yaitu mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan produktif, dan meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Pemprov Lampung mengajak Pemkab Pesibar dan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menjadi bagian dalam proses pembangunan tersebut. Selain itu Pemprov Lampung juga berharap doa dan dukungannya agar berbagai program-program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sukses dan lancar demi mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tandas Ketua Komisi V, Yanwar Irawan. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
OJK Tindak Lanjuti Masukan MSCI, Reformasi Pasar Modal Terus Berjalan
Ambil Berkas Formulir Pendaftaran Ketua PWI Lampung, Wira Optimis Kembali Terpilih
Gubernur Lampung: Penanganan Karhutla Dipercepat Secara Tepat dan Efektif
