DPRD
Wabup Pesibar dan Ketua Komisi V DPRD Lampung Hadiri Safari Ramadhan
Alteripost Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn, menghadiri safari ramadhan di Masjid Assholihin Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (11/3/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Dr. H. Yanwar Irawan, S.E., M.M., para Asisten, Staf Ahli Bupati, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, Eliza Wati Zadmiko.
Selain itu penceramah, Ust. Drs. H. Arimbi Kusairi, M.Pd.I., pengurus Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, Camat Pesisir Selatan, Peratin se-Pesisir Selatan, dan majelis taklim setempat.
Dalam sambutannya Wakil Bupati, Irawan Topani menyampaikan bahwa sebagai masyarakat muslim patut bersyukur dikarenakan masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini. Mengingat begitu banyak keutamaan dan kemuliaan di bulan yang istimewa itu, mulai dari pahala yang akan dilipat gandakan di sisi Allah SWT dan setiap insan diberi kesempatan untuk kembali suci dan bersih dari segala dosa. “Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan dan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT,” tutur Wakil Bupati, Irawan Topani.
Sementara itu Ketua Komisi V, Yanwar Irawan menyampaikan bahwa Safari Ramadhan tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, lebih dari itu untuk mempererat Ukhuwah Islamiyah, memperkokoh sinergi antara pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat. “Momen berharga ini memberikan kesempatan kepada kita (pemerintah-red) untuk lebih dekat dengan masyarakat mendengarkan aspirasi dan berbagi kebahagiaan di bulan Ramadhan,” ujar Ketua Komisi V, Yanwar Irawan.
Karenanya, Ketua Komisi V, Yanwar Irawan mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta meningkatkan kepedulian sosial ditengah kehidupan masyarakat. Pihaknya meyakini dengan semangat gotong royong pemerintah dan masyarakat akan mampu mewujudkan Provinsi Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Ketua Komisi V, Yanwar Irawan menandaskan, wujud nyata dari visi tersebut, Pemprov Lampung telah menetapkan Tiga Cita pembangunan yang akan menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan kedepan yaitu mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan produktif, dan meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Pemprov Lampung mengajak Pemkab Pesibar dan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menjadi bagian dalam proses pembangunan tersebut. Selain itu Pemprov Lampung juga berharap doa dan dukungannya agar berbagai program-program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sukses dan lancar demi mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tandas Ketua Komisi V, Yanwar Irawan. (*)
DPRD
DPRD Lampung Optimis RKPD 2027 Bakal Berkualitas dan Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat
Alteripost.co Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang dilaksanakan di Balai Keratun, Senin (13/4/2026).
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., hadir bersama jajaran pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua I Kostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, S.Ag., M.Pd.,Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, S.E., M.M., serta ketua dan anggota komisi serta didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M.
Kehadiran DPRD dalam forum tersebut merupakan wujud pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan, sekaligus memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah disusun secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (E-Pokir) DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Sebanyak 483 usulan aspirasi masyarakat telah dihimpun dan menjadi bagian strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027.
Aspirasi yang disampaikan didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pengelolaan sumber daya air yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas sektor pertanian.
Permasalahan banjir pada musim hujan serta keterbatasan air pada musim kemarau masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, sehingga diperlukan langkah penanganan yang komprehensif melalui pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi.
Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian tidak dapat dilepaskan dari pembenahan infrastruktur irigasi.
“Permasalahan utama yang dihadapi adalah pada sistem saluran air, sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Provinsi Lampung juga memberikan perhatian terhadap percepatan penyelesaian infrastruktur strategis, termasuk Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga, sebagai bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

DPRD Provinsi Lampung turut mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang difasilitasi Bappeda sebagai forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi, pembangunan kewilayahan, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dalam sambutannya menekankan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., unsur Forkopimda Provinsi Lampung, bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait.
Melalui forum Musrenbang ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah, guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)

