DPRD
Ditemui Mahasiswa, Anggota DPRD Yusnadi Siap Kolaborasi Untuk Majukan Lampung Timur
Alteripost Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Yusnadi, bertemu dengan mahasiswa dan pelajar asal Lampung Timur dalam sebuah diskusi sebelum agenda buka puasa bersama. Pertemuan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi serta merancang program yang dapat mendorong kemajuan daerah. Kamis (13/3/2025).
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, para mahasiswa menyampaikan pentingnya dukungan bagi pengembangan UMKM di Lampung Timur. Salah satu gagasan yang muncul adalah digitalisasi UMKM serta pelatihan branding produk agar usaha lokal bisa lebih dikenal dan memiliki daya saing. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya pengembangan kepemimpinan bagi pemuda daerah agar lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan.
“Kami ingin ada program yang bisa membantu anak muda Lampung Timur lebih berkembang, baik dalam wirausaha maupun kepemimpinan. Dengan begitu, kami bisa lebih siap untuk berkontribusi bagi daerah sendiri,” ujar Wahyu, salah satu mahasiswa yang hadir.
Selain membahas UMKM dan kepemimpinan, diskusi juga menyinggung pentingnya akses informasi beasiswa bagi pelajar SMA. Banyak anak muda di Lampung Timur yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun terkendala minimnya informasi mengenai peluang pendidikan yang bisa mereka dapatkan.
Dalam kesempatan ini, Yusnadi juga mengenalkan gerakan “*Selangkah Aja*”, sebuah inisiatif yang mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk terus bergerak dan memulai perubahan meskipun dari langkah kecil. Dengan tagline “Tetaplah Melangkah meski hanya selangkah,” gerakan ini ingin menanamkan semangat bahwa setiap perubahan besar dimulai dari satu langkah sederhana.
“Kadang kita merasa perubahan itu harus sesuatu yang besar, padahal cukup dengan satu langkah dulu. Yang penting kita tetap melangkah. Mau itu mulai usaha kecil, belajar hal baru, atau bahkan sekadar menyebarkan informasi yang bermanfaat, semua itu adalah langkah yang berarti,” ujar Yusnadi.
Mahasiswa yang hadir menyambut baik gerakan ini. Mereka merasa bahwa ajakan untuk *Selangkah Aja* sesuai dengan semangat anak muda yang ingin bergerak dan berkontribusi. “Ini jadi motivasi buat kami. Kadang kita terlalu mikir besar sampai lupa mulai dari hal kecil. Gerakan ini bikin kami sadar kalau satu langkah pun sudah berarti,” kata Wahyu.
Diskusi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara wakil rakyat dan generasi muda dalam membangun masa depan Lampung Timur yang lebih baik. Dengan semangat kolaborasi dan gerakan *Selangkah Aja*, diharapkan semakin banyak anak muda yang terdorong untuk berkontribusi dalam berbagai bidang di daerahnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
