Lampung
Hari Kartini 2025, Pemprov Lampung Tegaskan Peran Perempuan dalam Membangun Daerah
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Kartini ke-146 Tahun 2025 Tingkat Provinsi Lampung di Balai Keratun lt. 3 Komplek Kantor Gubernur, Senin (21/04/2025).
Peringatan Hari Kartini tahun 2025 Tingkat Provinsi Lampung mengambil tema “Semangat Kartini Berkarya Membangun Lampung Maju” dimana Wakil Gubernur Jihan Nurlela bertindak sebagai Pembina Upacara.
Upacara sedianya dilaksanakan di Lapangan Korpri, namun karena kondisi hujan sehingga tempat upacara berpindah lokasi, hal tersebut tidak menyurutkan semangat seluruh petugas dan peserta upacara dalam melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kartini ke-146.
Yang menarik pada pelaksanaan upacara adalah seluruh petugas dan peserta dalam upacara tersebut adalah wanita perwakilan dari organisasi wanita dan perangkat daerah Provinsi Lampung.
Wagub Jihan Nurlela dalam amanatnya menyebutkan bahwa Raden Ajeng Kartini bukan hanya simbol emansipasi, tetapi juga simbol keberanian untuk bermimpi, di zaman ketika perempuan tak dianggap punya hak untuk bermimpi.
Oleh karenanya, Wagub Jihan menyerukan seluruh perempuan Lampung untuk bangkit meraih ilmu setinggi mungkin serta menjadi pemimpin yang menginspirasi.
“Genggam ilmu setinggi mungkin, pimpinlah ruang-ruang perubahan, warnailah negeri ini dengan gagasan-gagasan yang berani dan membumi. Jadilah pemimpin yang tak hanya cerdas, tapi juga membumi. Tak hanya tangguh, tapi juga lembut. Tak hanya bekerja, tapi juga menginspirasi,” kata Wagub di Balai Keratun Lt. III.
Wagub juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan.
“Kita dorong peningkatan indeks pemberdayaan gender, kita perluas akses pendidikan bagi anak perempuan, dan kita dorong keterlibatan perempuan dalam politik, ekonomi, dan kepemimpinan,” tegas Wagub.(*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)

