Ruwajurai
Kemenkumham Lampung dan INI Lampung Jalin Kebersamaan di Momen Halal Bihalal
Alteripost Bandar Lampung – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Santosa didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Benny Daryono menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Lampung pasca Idul Fitri 1446 Hijriah di Emersia Ballroom, Kamis 24 April 2025.
Acara yang dihadiri oleh pengurus daerah dan anggota INI, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Lampung dan Unsur Pemerintah tersebut terlaksana dengan sangat baik.
Zul April selaku ketua Pengwil INI Provinsi Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kepengurusan dan panitia kegiatan halal bihalal. menurutnya kegiatan ini adalah momentum untuk saling merekatkan tali silaturahmi baik itu dengan sesama notaris, PPAT maupun dengan unsur pemerintah yang hadir.
Kementerian Hukum merupakan lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan Notaris dan PPAT oleh sebab itu Zul April mengajak untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan pelayanan yang semakin baik, transparan dan akuntabel.
Hal tersebut juga diaminkan dalam Sambutan Kakanwil, menurut Santosa peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat penting dalam roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Bapak/Ibu adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat, menciptakan kepastian hukum dalam setiap transaksi dan perbuatan hukum. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara INI, IPPAT, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan hukum yang semakin baik, transparan, dan akuntabel” Ujar Santosa.
Santosa juga mengajak seluruh anggota INI dan IPPAT Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kompetensi diri, menjunjung tinggi kode etik profesi, dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Saya harap, forum Halal Bihalal ini dapat semakin memperkuat jalinan komunikasi dan koordinasi di antara kita semua.” Tutup Santosa dalam sambutannya.
Rangkaian Acara Halal Bihalal ini dilanjutkan dengan pembacaan Kalam Ilahi dan Tausiyah.(*)
Ekonomi dan Bisnis
HIPMI Lampung Dorong Sinergi Pengusaha, Pemerintah dan OJK Lewat FORBISDA 2026
Ampunnews Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Lampung menggelar kegiatan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) Tahun 2026 di Hotel Emersia, Senin (11/05/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang penguatan jejaring usaha, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi strategis antar pelaku usaha muda di Provinsi Lampung.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Lampung periode 2025–2028, Gilang Ramadhan beserta jajaran pengurus HIPMI Lampung. Turut hadir mewakili Gubernur Lampung dari unsur Bappeda Provinsi Lampung, Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dari OJK hadir Dwi Krisna Yudi Pramono yang turut memberikan sambutan sekaligus pemaparan terkait pentingnya literasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Kegiatan FORBISDA ini dipimpin oleh Ketua Pelaksana Arienaldo Rahman yang menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis bagi para pengusaha muda untuk memperkuat konektivitas bisnis, memperluas wawasan usaha, serta membangun kolaborasi lintas sektor di Lampung.
“FORBISDA bukan hanya forum diskusi bisnis, tetapi juga wadah mempertemukan ide, inovasi, dan peluang kolaborasi antar pengusaha muda daerah. Kami ingin HIPMI Lampung menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang adaptif dan berdaya saing,” ujar Arienaldo dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menegaskan pentingnya sinergi antara pengusaha, pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga jasa keuangan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, tantangan dunia usaha saat ini menuntut para pelaku usaha muda untuk lebih inovatif, cerdas dalam pengelolaan keuangan, serta memahami regulasi dan perlindungan konsumen di era digitalisasi ekonomi.
“Kami ingin pengusaha muda Lampung tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga memiliki pemahaman kuat terhadap tata kelola usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan,” kata Gilang.
Dalam kesempatan tersebut, OJK menjadi salah satu fokus utama pembahasan seminar. Dwi Krisna Yudi Pramono menekankan bahwa literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan terpercaya.
Ia menjelaskan bahwa OJK terus mendorong edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar semakin memahami produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.
“OJK hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan sektor jasa keuangan yang aman, sehat, dan inklusif. Pengusaha muda harus memahami pentingnya perlindungan konsumen dan pengelolaan keuangan yang bijak agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan,” ujar Dwi Krisna Yudi Pramono.
Selain memberikan edukasi terkait perlindungan konsumen dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), OJK juga membuka ruang diskusi interaktif bersama peserta seminar terkait akses pembiayaan UMKM, digitalisasi layanan keuangan, hingga tantangan pengusaha muda dalam memperoleh permodalan usaha.
Kehadiran Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu turut memperkuat pesan pentingnya stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah sebagai faktor pendukung pertumbuhan investasi dan dunia usaha di Lampung.
Forum bisnis ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, mulai dari pengusaha muda, pelaku UMKM, komunitas bisnis, hingga unsur organisasi kepemudaan. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi seminar, diskusi, dan networking bisnis yang berlangsung sepanjang kegiatan.
Melalui FORBISDA 2026, HIPMI Lampung berharap tercipta kolaborasi nyata antara pengusaha muda, pemerintah, dan lembaga strategis seperti OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. (Gus)

