Lampung
KONI Lampung Akan Gelar Musprovlub 26 Juni, Gubernur Mirza Tegas Tolak Jadi Ketua
Alteripost Bandar Lampung – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung akan menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) pada 26 Juni 2025 untuk memilih ketua umum yang baru, menyusul pengunduran diri Arinal Djunaidi pada April lalu.
Arinal sebelumnya menjabat Ketua Umum KONI Lampung periode 2019–2024 saat masih menjabat sebagai Gubernur Lampung. Pada periode sebelumnya, 2015–2019, jabatan Ketua KONI Lampung juga dipegang oleh gubernur saat itu, M. Ridho Ficardo.
Namun berbeda dengan pendahulunya, Gubernur Lampung saat ini, Rahmat Mirzani Djausal atau akrab disapa Mirza, secara tegas menyatakan tidak bersedia menjadi Ketua Umum KONI Lampung, meski secara momentum politik hal itu memungkinkan.
Seperti dikutip dari media siber Rilis ID, Mirza menyebut bahwa masih banyak tokoh yang lebih layak untuk memimpin induk organisasi olahraga tersebut. Ia menegaskan ingin fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.
Dalam pernyataan terpisah, Mirza juga menegaskan bahwa ke depan, KONI Lampung tidak akan banyak bergantung pada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. Kalaupun ada, kata dia, bantuan hanya sebatas hibah dengan jumlah yang terbatas.
Menurut Mirza, dalam lima tahun masa kepemimpinannya, alokasi APBD akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Adapun pembinaan prestasi atlet, menurutnya, menjadi tanggung jawab KONI dan pengurus cabang olahraga masing-masing.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut membahas penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, disepakati tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam prioritas program dan penganggaran seluruh perangkat daerah.
Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, Marindo meminta agar setiap program dan subkegiatan yang disusun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat juga membahas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi terus didorong guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna mendukung tercapainya target pembangunan Provinsi Lampung. (Rls)
Mengulas Kenaikan BI Rate ke 5,75, Apakah Sudah Efektif Dalam Menjaga Stabilitas Rupiah?
Wakil Bupati Hankam Hasan Pimpin Aksi Jumat Bersih di Perumahan Dinas 55 Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Muskab 1 Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Tuba
