DPRD
Fraksi PKS DPRD Lampung Gelar Nobar Film Hayya 3: Gaza di Mall Kartini
Alteripost Bandar Lampung – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengajak konstituen, awak media, dan mahasiswa nonton bareng (Nobar) film Hayya 3: Gaza di Mall Kartini Bandar Lampung, Sabtu (14/6/2025).
Kegiatan yang digelar gratis dengan membooking seluruh kursi bioskop ini menjadi bagian dari gerakan edukatif sekaligus wujud solidaritas atas penderitaan rakyat Palestina. Film tersebut dipilih karena sarat pesan kemanusiaan dan membuka mata publik terhadap realitas penjajahan serta ketidakadilan global.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kemanusiaan dunia.
“Palestina adalah simbol perjuangan dan keteguhan. Kami ingin masyarakat Lampung bisa turut merasakan penderitaan rakyat Palestina, meski hanya lewat layar lebar,” ujarnya.
Senada, Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim, menegaskan bahwa PKS hadir bersama rakyat untuk membela nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nobar ini bagian dari menanamkan empati, sekaligus mengingatkan kembali konsistensi bangsa Indonesia membela kemerdekaan Palestina sejak era Presiden Soekarno,” katanya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Lampung Johan Sulaiman, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung Syukron Muchtar, serta seluruh anggota Fraksi PKS.
Acara ini mendapat antusiasme masyarakat, terutama generasi muda. Banyak yang mengaku baru memahami kedalaman tragedi Gaza setelah menyaksikan film tersebut. Tak sedikit pula yang terdorong untuk berdonasi maupun menyuarakan kepedulian melalui media sosial.
Fraksi PKS berharap, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah, dan setiap suara serta langkah kecil tetap berarti.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Konektivitas Sumatra–Jawa Kian Kuat, Gubernur Mirza Luncurkan KMP Dalom 1
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Inklusivitas, Jihan Nurlela Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PKDL 2025–2030
HUT ke-69, Lampung Selatan Tunjukkan Lompatan Pembangunan di Era Bupati Egi
