Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

Inflasi Lampung Pada Juni 2025 Terjaga Dalam Sasaran 2,5±1% (YOY)

Published

on

Alteripost Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Juni 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm), meningkat dibandingkan periode Mei 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,58% (mtm). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,19% (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Juni 2025 mengalami inflasi sebesar 2,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,12% (yoy) dan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,87% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada Juni 2025 utamanya disebabkan oleh peningkatan harga komoditas dalam kelompok makanan, minuman dan tembakau, utamanya beras, cabai rawit, bawang merah, tomat dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,06% (mtm); 0,04% (mtm); 0,04% (mtm); 0,04% (mtm); dan 0,03% (mtm). Kenaikan harga beras sejalan dengan masuknya periode tanam gadu pada periode April-Juli 2025. Adapun kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah sejalan dengan berakhirnya periode panen dan penurunan pasokan di sentra produksi utama. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh relaksasi Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat konsumen yang dilakukan pemerintah mulai Juni 2025.

Lebih lanjut, inflasi yang lebih tinggi pada Juni 2025 tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, utamanya bawang putih, cabai merah, kangkung, jeruk dan bensin dengan andil masing-masing sebesar -0,09%; -0,06%; -0,02%; -0,02% ; dan -0,02% (mtm). Penurunan harga cabai merah didukung oleh masuknya periode panen cabai di sentra Produksi Kabupaten Pesawaran. Adapun penurunan harga aneka sayur dan jeruk dipengaruhi peningkatan produksi di Lampung Barat dan Pringsewu. Sementara itu, penurunan harga bensin sejalan dengan kebijakan penurunan harga BBM non subsidi Pertamax, Pertamax Turbo, Dextile, dan Pertamina Lite pada bulan Juni 2025.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai dan dimitigasi, diantaranya dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa (i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari kenaikan UMP sebesar 6,5% yang direalisasikan secara bertahap pada tahun 2025; dan (ii) berlanjutnya kenaikan harga emas dunia akibat ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya dari sisi Inflasi makanan yang bergejolak (Volatile Food) adalah (i) peningkatan harga beras pasca berakhirnya periode panen raya dan masuknya periode tanam gadu (April-Juli 2025); dan (ii) musim kemarau yang berlangsung mulai Juni 2025 berisiko menganggu kinerja produksi tanaman pangan dan hortikultura. Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Price) yang perlu mendapat perhatian di antaranya penyesuaian harga bahan bakar minyak seiring kenaikan harga minyak dunia akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah dan potensi pemberlakuan kebijakan tarif baru AS.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.1.Keterjangkauan Harga

Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga pada triwulan kedua, diantaranya aneka cabai, aneka bawang, aneka sayur, serta daging dan telur ayam ras.2.Ketersediaan Pasokan

Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK
Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) maupun intra daerah di Provinsi Lampung untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi. Penguatan koordinasi antar OPD terkait untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di Provinsi Lampung, utamanya melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.
3.Kelancaran Distribusi

Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan manusia. Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar
4.Komunikasi efektif

Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan. Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan yang real time dan berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Ekonomi dan Bisnis

Perkuat Ekonomi Petani, OJK dan TPAKD Bangun Ekosistem Kelapa Terintegrasi

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung memperkuat pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui skema pembiayaan terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, mempercepat hilirisasi, serta mendorong kesejahteraan petani.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung, yang berlangsung di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan OJK Provinsi Sumatera Selatan, OJK Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, instansi terkait, serta pelaku usaha komoditas kelapa.

Kolaborasi tersebut bertujuan memetakan rantai pasok kelapa dari sektor hulu hingga hilir, memperluas akses pembiayaan formal, sekaligus merumuskan strategi optimalisasi potensi komoditas kelapa di Lampung.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.

Sementara itu, luas perkebunan kelapa di Lampung mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi sebanyak 83,4 ribu ton sepanjang 2025. Sentra produksi kelapa tersebar di lima kabupaten, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan pengembangan komoditas kelapa harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, bukan hanya mengandalkan penjualan produk mentah.

Menurutnya, kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa.

Diversifikasi produk tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing komoditas kelapa Lampung.

Senada, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.

Di antaranya kebutuhan peremajaan tanaman, keterbatasan bibit unggul, serta kelembagaan petani yang belum terintegrasi secara optimal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK mendorong pembentukan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani dengan akademisi, perusahaan penyerap hasil produksi (offtaker), lembaga pemerintah, perbankan, dan perusahaan asuransi.

Melalui skema tersebut, petani tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknologi budidaya, kepastian pasar, peningkatan standar mutu, serta perlindungan terhadap risiko usaha.

Pembiayaan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan siklus budidaya dan kebutuhan investasi petani sehingga mampu dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam FGD tersebut, sejumlah pemangku kepentingan turut dilibatkan, antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, serta Bappeda.

Dari sektor jasa keuangan, dukungan diberikan oleh Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Sementara dari sisi pengembangan pasar, turut dilibatkan sejumlah perusahaan offtaker, yakni PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani kelapa PERPEKINDO.

Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, memperkuat sektor hulu melalui pendampingan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), termasuk mengatasi persoalan peremajaan tanaman dan penyediaan bibit unggul.

Kedua, mempercepat hilirisasi dengan memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan offtaker guna menjamin penyerapan hasil produksi serta mendorong terbentuknya harga yang berkeadilan.

Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan, mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga perlindungan asuransi pertanian untuk mendukung keberlanjutan usaha petani.

Selain memperluas akses pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi petani maupun pelaku usaha.

Masyarakat diimbau memahami produk dan layanan keuangan sebelum memanfaatkan fasilitas pembiayaan, termasuk menjaga kedisiplinan pembayaran agar riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetap baik.

OJK juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum mengambil keputusan finansial, serta menghindari pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online yang dapat merusak ketahanan ekonomi keluarga.

Melalui FGD ini, sinergi TPAKD dan OJK diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi kolaboratif yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi forum diskusi.

Keberhasilan program nantinya diharapkan dapat terlihat dari percepatan peremajaan perkebunan, meningkatnya produktivitas petani, berkembangnya industri pengolahan kelapa, serta terbukanya akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas.

Dengan dukungan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha, Lampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat posisinya di pasar nasional maupun global. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading