Lampung
Pemprov Lampung Dorong Literasi Keuangan Syariah dan Pasar Modal Lewat GENCARKAN
Alteripost Lampung Tengah – Pemerintah Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Selasa (15/07/2025) di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah.
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
GENCARKAN bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Lampung, khususnya dalam bidang keuangan syariah dan pasar modal, dengan sasaran utama Anggota Tim Penggerak PKK, pelaku UMKM, dan masyarakat Lampung Tengah. Inisiatif ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 85,5% pada tahun 2025 dan 97,2% pada tahun 2045.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya edukasi keuangan sebagai fondasi kemandirian dan kesejahteraan.
“Program GENCARKAN merupakan langkah nyata dan strategis dalam membangun masyarakat yang melek finansial, cakap mengelola keuangan, dan bijak dalam mengambil keputusan ekonomi,” ujar Wagub.
Wagub juga menyoroti peran strategis ibu-ibu PKK dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan pemahaman pasar modal, masyarakat diharapkan dapat berinvestasi dengan aman, menghindari investasi ilegal, serta menumbuhkan budaya menabung.
Wagub Jihan Nurlela juga menambahkan bahwa peran ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan keluarga, mengelola belanja, dan mempersiapkan masa depan anak-anak adalah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dari tingkat rumah tangga. Ini adalah wujud nyata komitmen Pemprov Lampung dalam memperkuat pondasi ekonomi mulai dari unit terkecil masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menjelaskan bahwa transformasi digital meningkatkan aksesibilitas dan daya saing sektor keuangan.
“Meluasnya aksesibilitas industri jasa keuangan dan meningkatnya daya saing sektor keuangan Indonesia adalah dua potensi dampak positif paling signifikan dari transformasi digital,” jelas Otto.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, literasi keuangan nasional mencapai 66,46% dan inklusi 80,51%. Literasi keuangan syariah 43,42% dengan inklusi 13,41%, sementara literasi pasar modal 17,78% dengan inklusi 1,34%. Data ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat memahami layanan keuangan dengan baik.
Otto Fitriandy juga menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi prioritas agar masyarakat tidak hanya menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahaminya dengan baik.
“Ini penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan, serta mendorong pemanfaatan produk keuangan secara optimal,” ujar Otto
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Pelantikan GenRe Lampung Tengah, Pengukuhan Bunda GenRe Lampung Tengah, serta penyerahan Duta Literasi Keuangan Tahun 2025 kepada Ketua TP. PKK Kabupaten Lampung Tengah, Andria Ardito Wijaya, Duta Literasi Keuangan Syariah kepada PKK Kecamatan, dan penyerahan simbolis pembiayaan KUR.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Lampung Tengah dan seluruh Lampung mendapatkan akses keuangan dan literasi yang lebih baik, sehingga dapat menjadi individu yang mandiri secara finansial dan agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman keuangan. (*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Bersama Forkopimda, Bupati Qudrotul Ikhwan Sambut Langsung Kepulangan 224 Jamaah Haji Tuba
Wakili Bupati, Asisten II Anthoni Hadiri Giat Konferkab IX PWI Tuba Periode 2026-2029
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
