Lampung
Pemprov Lampung Dorong Literasi Keuangan Syariah dan Pasar Modal Lewat GENCARKAN
Alteripost Lampung Tengah – Pemerintah Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Selasa (15/07/2025) di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah.
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
GENCARKAN bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Lampung, khususnya dalam bidang keuangan syariah dan pasar modal, dengan sasaran utama Anggota Tim Penggerak PKK, pelaku UMKM, dan masyarakat Lampung Tengah. Inisiatif ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 85,5% pada tahun 2025 dan 97,2% pada tahun 2045.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya edukasi keuangan sebagai fondasi kemandirian dan kesejahteraan.
“Program GENCARKAN merupakan langkah nyata dan strategis dalam membangun masyarakat yang melek finansial, cakap mengelola keuangan, dan bijak dalam mengambil keputusan ekonomi,” ujar Wagub.
Wagub juga menyoroti peran strategis ibu-ibu PKK dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan pemahaman pasar modal, masyarakat diharapkan dapat berinvestasi dengan aman, menghindari investasi ilegal, serta menumbuhkan budaya menabung.
Wagub Jihan Nurlela juga menambahkan bahwa peran ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan keluarga, mengelola belanja, dan mempersiapkan masa depan anak-anak adalah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dari tingkat rumah tangga. Ini adalah wujud nyata komitmen Pemprov Lampung dalam memperkuat pondasi ekonomi mulai dari unit terkecil masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menjelaskan bahwa transformasi digital meningkatkan aksesibilitas dan daya saing sektor keuangan.
“Meluasnya aksesibilitas industri jasa keuangan dan meningkatnya daya saing sektor keuangan Indonesia adalah dua potensi dampak positif paling signifikan dari transformasi digital,” jelas Otto.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, literasi keuangan nasional mencapai 66,46% dan inklusi 80,51%. Literasi keuangan syariah 43,42% dengan inklusi 13,41%, sementara literasi pasar modal 17,78% dengan inklusi 1,34%. Data ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat memahami layanan keuangan dengan baik.
Otto Fitriandy juga menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi prioritas agar masyarakat tidak hanya menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahaminya dengan baik.
“Ini penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan, serta mendorong pemanfaatan produk keuangan secara optimal,” ujar Otto
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Pelantikan GenRe Lampung Tengah, Pengukuhan Bunda GenRe Lampung Tengah, serta penyerahan Duta Literasi Keuangan Tahun 2025 kepada Ketua TP. PKK Kabupaten Lampung Tengah, Andria Ardito Wijaya, Duta Literasi Keuangan Syariah kepada PKK Kecamatan, dan penyerahan simbolis pembiayaan KUR.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Lampung Tengah dan seluruh Lampung mendapatkan akses keuangan dan literasi yang lebih baik, sehingga dapat menjadi individu yang mandiri secara finansial dan agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman keuangan. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
