Lampung
Lampung Tuntas Bentuk 2.400 Koperasi Merah Putih, Presiden Prabowo Apresiasi Gubernur Mirza
Alteripost Kalianda – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan resmi diluncurkan serentak bersama 81.140 KDMP di seluruh Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin (21/7/2025).
Peluncuran nasional yang dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah, ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dan diikuti secara daring oleh seluruh KDMP, termasuk KDMP Way Urang, yang mendapat kesempatan istimewa disapa langsung oleh Presiden Prabowo.
KDMP Way Urang didapuk sebagai percontohan di Provinsi Lampung dengan unit usaha yang lengkap, mulai dari Gerai Sembako, Mandiri Agen, Klinik dan Apotek, Pangkalan LPG, Jasa Pos/Kurir, hingga layanan keuangan digital.
Berbagai BUMN dan lembaga perbankan turut mendukung, diantaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, PT Pertamina Patraniaga, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Pos Indonesia, Kimia Farma, ID Food, Bulog, PT Telkom, dan Bank Lampung.
Di Lampung Selatan, peresmian KDMP Way Urang ditandai pengguntingan pita oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang kemudian meninjau langsung fasilitas KDMP bersama Forkopimda Lampung dan Lampung Selatan.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Presiden dan kementerian yang memilih Lampung Selatan sebagai representasi Provinsi Lampung di peluncuran nasional ini.
Ia menegaskan, dengan 260 unit KDMP di wilayahnya, Lampung Selatan siap menjadi pusat penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.
“Ini kehormatan luar biasa. Kami siap mendukung kebangkitan koperasi nasional,” kata Bupati Egi dalam sambutannya.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyebut Lampung sebagai penyumbang KDMP terbanyak di Indonesia dengan 2.651 unit.
Menurutnya, koperasi menjadi solusi strategis bagi masyarakat Lampung yang selama ini belum menikmati hasil optimal dari kekayaan komoditasnya.
“Koperasi ini bukan lembaga kecil. Ini pengejawantahan nilai Pancasila. KDMP adalah wujud gotong royong ekonomi,” tegasnya.
Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan pentingnya koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi adalah alat rakyat untuk bangkit, membangun kemandirian, dan menuju kemerdekaan sejati.
“Kita sudah merdeka, tapi kemerdekaan sejati adalah saat rakyat tidak lapar dan tidak miskin. KDMP adalah alat menuju ke sana,” ujar Prabowo. (*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)

