Lampung
Penguatan SDM Ditekankan di Rakor Sekda se-Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal terus bertekad untuk melakukan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Daerah bersama seluruh Sekretaris Daerah se-Provinsi Lampung, di Hotel Holiday Inn Bukit Randu, Selasa (22/7/2025).
Hal ini sejalan dengan visi Asta Cita yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto yang juga selaras pada 3 Cita Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung, dalam memperkuat SDM yang unggul dan produktif.
Namun, Provinsi Lampung saat ini masih mengalami tantangan, yaitu rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terendah se-Sumatera, sebesar 73,13, dan menjadikan Lampung di urutan ke-26 dari 38 Provinsi se-Indonesia.
Menurut Gubernur Mirza, salah satu hal yang menjadi faktor penyebab rendahnya IPM Provinsi Lampung adalah masih mahalnya pendidikan. Oleh karenanya, Gubernur Mirza bertekad untuk fokus kepada perbaikan di sektor pendidikan serta melakukan pemerataan akses pendidikan.
Untuk mewujudkannya, Gubernur telah melakukan langkah besar di dunia pendidikan dengan melakukan penghapusan uang komite di seluruh sekolah negeri jenjang SMA, SMK, SLB se-Provinsi Lampung.
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan setiap anak di Provinsi Lampung dapat mengakses pendidikan yang berkualitas serta mewujudkan pndidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
“Saya ingin di pendidikan ini ada suatu kesepakatan bersama. Sama-sama kita perkuat kualitas SDM kita, dari SD SMP dan SMA. Bapak Ibu tolong bantu perbaiki, terutama kualitas pengajarnya, kualitas guru-gurunya,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menekankan pentingnya menciptakan kualitas SDM yang unggul untuk mendongkrak kemajuan bangsa di masa mendatang.
“Investasi SDM itu mahal, tidak populis, dan lama. Tapi efeknya bapak ibu sekalian, tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang maju kecuali diawali dengan SDMnya dulu yang bagus. Sejarah ribuan tahun sudah membuktikan,” kata Gubernur.
Gubernur selanjutnya berpesan agar seluruh Sekretaris Daerah dapat menjadi role model bagi seluruh ASN di daerahnya masing-masing. Gubernur juga berpesan agar seluruh Sekretaris Daerah dapat membantu tugas Bupati/Walikota dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing.
“Kepada kalianlah kami menumpukan cita-cita presiden, cita-cita gubernur, cita-cita bupati walikota bisa terdistribusi dengan baik, masyarakat bisa dilayani dan daerah kita bisa maju,” pungkas Gubernur. (*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Bersama Forkopimda, Bupati Qudrotul Ikhwan Sambut Langsung Kepulangan 224 Jamaah Haji Tuba
Wakili Bupati, Asisten II Anthoni Hadiri Giat Konferkab IX PWI Tuba Periode 2026-2029
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
