DPRD
Anggota Komisi III DPRD Munir Abdul Haris: Apresiasi Perpanjangan Pemutihan Pajak Kendaraan
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.
Menurut Munir, pendapatan dari pemutihan pajak pada periode sebelumnya, yakni 1 Mei–28 Agustus 2025, belum maksimal. Karena itu, perpanjangan ini dinilai tepat untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Secara umum kami memberikan dua masukan, yaitu terkait sistem pelayanan dan sosialisasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD),” kata politisi PKB itu, Senin (28/7/2025).
Perbaikan Sistem Layanan
Munir menekankan pentingnya optimalisasi sistem digital dalam pembayaran pajak kendaraan. Dengan sistem non-tunai, proses pembayaran akan lebih cepat, transparan, sekaligus menghindari praktik pungutan liar maupun percaloan.
“Ke depan, data wajib pajak atau NIK harus terintegrasi otomatis dengan pemilik kendaraan. Jadi cukup menempelkan NIK di aplikasi, sistem langsung menampilkan data kendaraan dan jumlah pajak yang harus dibayar,” jelasnya.
Selain memudahkan masyarakat, integrasi data ini juga diyakini akan membantu Pemprov Lampung memiliki basis data konkret jumlah kendaraan bermotor. Data tersebut bisa menjadi acuan target penerimaan PKB pada tahun berikutnya.
Munir juga mengusulkan adanya kemudahan administrasi, misalnya wajib pajak yang tidak bisa membawa BPKB asli cukup melampirkan surat keterangan dari leasing atau lembaga terkait. Sementara untuk perpanjangan plat kendaraan, bisa menggunakan fotokopi identitas pemilik pertama dan surat jual beli bermaterai.
Maksimalkan Sosialisasi
Munir menegaskan, keberhasilan program pemutihan pajak tidak lepas dari sosialisasi yang masif. Pemprov diminta melibatkan seluruh instansi pemerintah hingga tingkat RT untuk menginformasikan kepada masyarakat.
“Apalagi, pemerintah sudah menegaskan bahwa tahun ini merupakan program pemutihan terakhir. Ke depan, data kendaraan akan dihapus bila dua tahun berturut-turut tidak membayar pajak. Hal ini harus disampaikan jelas kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong Bapenda Lampung untuk menagih tunggakan dari instansi pemerintah maupun perusahaan besar, serta menjalin komunikasi dengan Jasa Raharja Pusat agar biaya Jasa Raharja bisa digratiskan, seperti yang diterapkan di Banten.
Lebih lanjut, Munir mengingatkan agar Pemprov Lampung mengalokasikan pendapatan PKB dan BBNKB dalam APBD 2026 untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Infrastruktur jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang menunjang mobilitas sosial, ekonomi, sekaligus mendorong pariwisata,” pungkasnya.(*)
Alteripost Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Lampung dalam mentransformasikan transportasi publik melalui kehadiran layanan taksi listrik ramah lingkungan di wilayah Bandar Lampung dan kawasan aglomerasinya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, serta mewujudkan Provinsi Lampung sebagai daerah yang ramah lingkungan.
Namun demikian, DPRD Lampung menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus sejalan dengan regulasi yang jelas, komprehensif, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting mengingat Provinsi Lampung diproyeksikan menjadi role model sebagai provinsi pertama di Pulau Sumatera yang menerapkan kebijakan transportasi publik berbasis kendaraan listrik.
“Regulasi yang mengatur secara menyeluruh sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar dapat merasakan dan menikmati dampak dari kebijakan transformasi transportasi publik ini,” ujar Naldi, Rabu (14/1).
DPRD Provinsi Lampung, lanjut Naldi, siap menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran guna memastikan kebijakan taksi listrik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Lampung.
Diketahui Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peluncuran layanan taksi listrik pada Ramadan 2026 sebagai bagian dari upaya modernisasi transportasi publik dan pengendalian polusi udara di wilayah perkotaan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan ekosistem pendukung, termasuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui kolaborasi dengan PLN dan pihak swasta. Saat ini, tercatat sekitar 44 unit SPKLU di Lampung dan ditargetkan meningkat menjadi 101 unit pada periode 2028–2029.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pengemudi taksi listrik berasal dari masyarakat lokal, dengan keterlibatan pengemudi perempuan minimal 30 persen. Pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar manfaat ekonomi dari kebijakan ini dapat dirasakan langsung oleh daerah.(*)
Sekdaprov Marindo Lantik 31 Pejabat Administrator dan Pengawas
Pemprov Lampung Bakal Salurkan Pembayaran Tunda Bayar di Februari 2026
Hadiri Rakor, Wabup Tuba : Peran Kecamatan Beserta Kampung Menentukan Keberhasilan Program Pemerintah Daerah
