Lampung
Gubernur Mirza-Bupati Ardito Kolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Alteripost Lampung Tengah – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program kolaboratif, termasuk bersama Kejaksaan dan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Panen Raya dan Tanam Padi Musim Tanam Ketiga di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (14/8/2025).
Kegiatan yang digelar di lahan binaan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi H. Yandri Susanto, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Mantovani, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Tengah dr. H. Ardito Wijaya, unsur Forkopimda, serta ratusan petani.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa 67 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama komoditas padi, jagung, dan singkong. Namun selama puluhan tahun, petani belum merasakan pendapatan maksimal akibat harga jual rendah, sulitnya akses pupuk, serta keterbatasan modal dan teknologi.
“Kebijakan Presiden Prabowo menetapkan harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram menjadi angin segar bagi petani. Kenaikan harga ini mampu meningkatkan pendapatan hingga di atas Upah Minimum Regional, sehingga anak petani bisa sekolah, membeli pupuk, dan memperbaiki taraf hidup,” kata Gubernur Mirza.
Pemprov Lampung, lanjutnya, mendukung penuh kebijakan ini dengan mengawal proses dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit, pendampingan modal, hingga penyerapan hasil panen. Gubernur Mirza menilai, kolaborasi dengan Kejaksaan melalui program Petani Mitra Adhyaksa sangat efektif mengurangi kemiskinan dan kriminalitas berbasis ekonomi di pedesaan.
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya melaporkan, panen musim kedua tahun ini mencakup lebih dari 4.000 hektare lahan dengan produksi sekitar 28,68 ton. Usai panen, 2.000 hektare lahan akan segera ditanami kembali. Program ini juga dibarengi bantuan alat dan sarana pertanian, seperti traktor, combine harvester, pompa air, dan 50 ton benih padi.
Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Mantovani menambahkan, Kejaksaan memiliki tiga fokus utama dalam mendukung petani: pendampingan hukum untuk melindungi dari mafia pupuk dan sengketa lahan, penguatan akses teknologi dan pemasaran digital, serta pembangunan ekosistem pertanian berkelanjutan berbasis kemitraan.
“Kami ingin memastikan manfaat program langsung dirasakan petani, bukan hanya tertulis di atas kertas. Pertanian harus menjadi kekuatan bangsa, dan petani adalah pahlawan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Kegiatan diakhiri dengan panen bersama oleh Menteri Desa, Gubernur Lampung, dan Jaksa Agung Muda Intelijen, menandai komitmen bersama untuk menjadikan Lampung sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional. Program ini juga disertai dengan bantuan alat dan sarana pertanian, seperti traktor, combine harvester, pompa air, dan 50 ton benih padi.
Salah seorang Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Manunggal Kabupaten Lampung Tengah Agus (45 tahun) menerangkan bahwa rata-rata hasil gabah kering panen sebanyak 8 Ton, jumlah tersebut berkurang 15 persen setelah diolah menjadi gabah kering giling, dan hasil akhir menjadi beras sekitar 5,5 Ton.
“Pupuk dan bibit di dapat dengan mudah, penjualan hasil panen juga mudah, harga gabah saat ini menguntungkan petani,” pungkasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
Usai Merah Putih Diturunkan, Warna Budaya Nusantara Menghiasi Menara Siger
Ziarah di TMP Kusuma Bangsa, Bupati Radityo Egi Serukan Semangat Pahlawan untuk Lampung Selatan yang Lebih Maju
