DPRD
Gubernur dan DPRD Lampung Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Pada HUT ke-80 RI
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke- 80, secara virtual, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (15/8/2025).
Acara tersebut juga diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza, Inspektur Bayana, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Presiden menegaskan bahwa kemerdekaan harus dimaknai sebagai kebebasan dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan, serta kemampuan berdiri di atas kaki sendiri melalui kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan.
Presiden juga menyoroti upaya pemberantasan potensi korupsi melalui langkah pencegahan, efisiensi anggaran, serta pengalihan dana ke sektor yang lebih bermanfaat. Ia menekankan bahwa kekuatan negara bergantung pada penguasaan dan pengelolaan kekayaan nasional, sehingga setiap penyimpangan harus segera dibenahi.
Dalam laporannya, Presiden menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 5,12 persen, realisasi investasi mencapai Rp940 triliun atau naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya, melampaui target APBN 2025, dan menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Presiden juga menyampaikan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta anak dan ibu hamil, menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di sektor dapur, serta melibatkan 1 juta nelayan, petani, peternak, dan pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah telah membangun 100 Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan menghadirkan Sekolah Unggul Garuda sebagai pusat pendidikan berkualitas.
Menutup pidatonya, Presiden menegaskan pemerintahan yang ia pimpin akan bertindak tegas terhadap pihak yang melanggar dan memanipulasi aturan, serta konsekuen menggunakan segala kewenangan yang diberikan undang-undang untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Ia mengakhiri sambutannya dengan seruan, “Dirgahayu Indonesia ke-80! Merdeka!”
Rangkaian kegiatan HUT tahun ini diawali dengan persembahan seni dari pelajar berprestasi, di antaranya Tari Sigeh Pengunten oleh SMA Negeri 3 Bandar Lampung, paduan suara Bina Vokalia SMA Negeri 2 Bandar Lampung, penampilan penyanyi Balqis Vania Gitta, dan Tari Wawai No Tugu Pepadun dari SMA Negeri 1 Kota Gajah.
Gubernur Mirza ingin memastikan program yang dilakukan presiden selaras, bermanfaat, maksimal, dan jatuh ke tangan orang-orang yang tepat serta mengintegrasikan seluruh program-program pemprov dan pemkab sehingga daya hasilnya menjadi maksimal
“Kita berharap Lampung juga semakin dekat dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, masyarakatnya Makmur, pendidikan nya bagus, dan semua kekayaan alamnya bisa dinikmati masyarakat Lampung,” ujar Mirza. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Dukung Inovasi Kampus Dalam Penguatan UMKM
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
