Lampung
Gubernur Lampung Pimpin Upacara Bendera di Laut, Cetak Rekor MURI Bersama 565 Perenang
Alteripost Pesawaran – Sebuah momen bersejarah tercipta di perairan Pantai Mutun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Sebanyak 565 perenang berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) lewat kegiatan Upacara Bendera Merah Putih di Permukaan Laut oleh Perenang Terbanyak, Sabtu (16/8/2025).
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang juga tercatat sebagai gubernur pertama di Indonesia yang menjadi inspektur upacara di permukaan laut. Dalam amanatnya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat.
“Acara ini luar biasa. Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat. Upacara di permukaan laut adalah simbol keberanian, kebersamaan, dan wujud kecintaan kita kepada bangsa,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menegaskan, momen pengibaran Merah Putih di atas laut menjadi simbol kuat akan keberanian, kebersamaan, serta inovasi dalam mengekspresikan nilai-nilai kemerdekaan. Selain sarat makna kebangsaan, kegiatan ini juga dinilai memiliki dampak positif terhadap promosi pariwisata.
“Harapannya, Lampung tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata bahari nasional, tetapi juga menjadi pusat wisata berkelanjutan yang mendunia,” tambahnya.
Upacara bendera di laut ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, jajaran pemerintah daerah, serta unsur TNI-Polri. Kehadiran mereka menambah khidmat perayaan kemerdekaan yang digelar dengan cara tak biasa ini.
Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran turut hadir langsung dalam momen bersejarah tersebut. Ia menyampaikan kebanggaan atas terpilihnya wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan bersejarah ini, sekaligus momentum untuk semakin memperkuat potensi pariwisata bahari di Pesawaran.
Dalam prosesi upacara, bendera pusaka dibawa oleh para perenang yang mengelilingi Pulau Tangkil. Setelah itu, bendera diserahkan kepada inspektur upacara untuk kemudian dikibarkan oleh tiga petugas, yakni Acmad Zulfikar S.E., Prof. Dr. Marselina, dan Sarkawi Salim.
Keberhasilan pemecahan rekor ini tak lepas dari kerja sama berbagai pihak, baik dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Brigade Infantri 4/Marinir, Komando Militer XXI/Raden Intan, Kepolisian, hingga Komunitas Perenang Antar Pulau Lampung sebagai penggagas utama kegiatan.
“Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol kebersamaan dan kreativitas masyarakat Lampung dalam merayakan kemerdekaan dengan cara yang inovatif, unik, dan bersejarah,” pungkas Gubernur Mirza.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
