Lampung
Khidmat, Upacara HUT ke-80 RI di Provinsi Lampung Dipimpin Gubernur
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Minggu (17/08/2025).
Upacara berlangsung khidmat dengan Letnan Kolonel Infantri Setiawan Margo Utomo S.E, lulusan Akademi Militer tahun 2006 yang kini menjabat Komandan Batalyon Infantri 143 Triwira Eka Jaya, bertindak sebagai komandan upacara.
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Lampung yang bertugas pada pengibaran bendera terdiri dari pembawa baki, Tasya Zakila asal SMA Kebangsaan, bersama pengibar bendera Yehezkiel Gracetyas Paskah asal SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Jovi Seraf Yanuar Siburian asal SMA Yos Sudarso Metro, dan Ananda Fadlan Muhammad Arsan asal SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan juga momentum untuk memperkuat persatuan dan menghadirkan kesejahteraan.
“Delapan dekade yang lalu, para pendiri bangsa dengan gagah berani memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu dengan kerja nyata,” ucap Gubernur.
Tema peringatan tahun ini adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Gubernur menjelaskan, makna persatuan tercermin dalam semangat gotong royong, sementara kesejahteraan rakyat menjadi fokus program nasional Presiden Prabowo Subianto melalui delapan Asta Cita, 17 program prioritas, dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat.
“Anak-anak kita kini mendapatkan jaminan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis. Akses pendidikan diperluas lewat Sekolah Rakyat. Ini modal penting menuju Indonesia yang lebih sejahtera,” ujar Gubernur.
Menurut Gubernur, cita-cita Indonesia maju juga terus diwujudkan lewat peningkatan daya saing global, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan pendidikan.
“Kita ingin masyarakat merasakan langsung kemajuan itu, baik lewat peluang kerja, akses pendidikan yang merata, maupun rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia,” katanya.
Gubernur menambahkan, Provinsi Lampung sendiri menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Lampung bergerak positif, investasi di sektor pertanian, perikanan, dan energi terus meningkat, sementara pembangunan infrastruktur diperkuat. Ia menegaskan UMKM dan pariwisata yang bangkit ikut menciptakan lapangan kerja baru.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan, pendapatan petani, nelayan, buruh, dan peternak meningkat, disertai dengan pemerataan pembangunan desa dan akses pendidikan yang inklusif, termasuk bagi kelompok disabilitas.
“Kita tidak tinggal diam, kita bergerak maju. Kita buktikan Lampung mampu menjadi pelaku utama pembangunan daerah dan bangsa,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada sejumlah pegawai negeri sipil. Mereka adalah Dra. Evi Fatmawati M.Si (30 tahun), Maryanto S.Sos (30 tahun), Andi Arafat S.T., M.E. (20 tahun), Sinta Fitriana S.St (20 tahun), Angga Damiri Wiranata S.STP., M.Si. (10 tahun), dan Frida Arsyad S.Sos., M.M. (10 tahun).
Gubernur juga menyerahkan remisi umum dan remisi khusus dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-80. Remisi Umum 1 diberikan kepada 5.419 orang, Remisi Umum 2 langsung bebas kepada 216 orang, Remisi Dasawarsa 1 kepada 6.137 orang, dan Remisi Dasawarsa 2 langsung bebas kepada 133 orang.
Penghargaan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 turut diserahkan. Untuk kategori inovasi daerah dengan kematangan tertinggi, juara pertama diraih Dinas Sosial, juara kedua Badan Kepegawaian Daerah, dan juara ketiga Dinas Kesehatan. Pada kategori pelaporan inovasi terbanyak, juara pertama diraih Dinas Kesehatan, diikuti Badan Penghubung, dan Dinas Sosial. Sedangkan kategori nilai total kematangan inovasi terbesar, juara pertama diberikan kepada Badan Penghubung, juara kedua Dinas Kesehatan, dan juara ketiga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Merdeka! Merdeka!” seru Gubernur menutup pidatonya. (*)
Lampung
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.

Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)

