Lampung
Percepat Program Gubernur, Thomas Amirico Gelar Pembinaan Kepala Sekolah SMA/SMK Wilayah II
Alteripost Pesawaran – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., S.H., melaksanakan kegiatan pembinaan bagi seluruh kepala sekolah jenjang SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Pesawaran. Kegiatan berlangsung di SMAN 1 Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Selasa (26/8/2025).
Dalam arahannya, Thomas menekankan pentingnya kepala sekolah menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan pelayanan prima.
“Seorang kepala sekolah harus bekerja ikhlas, tuntas, dan tanpa batas. Integritas dan disiplin adalah fondasi utama dalam memimpin sekolah,” ujarnya.
Thomas juga menekankan bahwa kepala sekolah harus mampu mendorong terciptanya iklim belajar yang kondusif, kreatif, dan berorientasi pada kebutuhan murid.
“Kepala sekolah harus memastikan kurikulum berjalan sesuai standar nasional pendidikan, sekaligus membangun kolaborasi yang erat antara guru, orang tua, dan masyarakat. Semua ini demi mutu pendidikan yang lebih baik,” katanya.
Thomas menegaskan bahwa seorang kepala sekolah tidak sekadar menjadi manajer administrasi, melainkan juga pemimpin pembelajaran.
“Kepala sekolah harus mampu menggerakkan guru dan tenaga kependidikan untuk bekerja dengan semangat melayani anak didik dengan hati demi tercapainya generasi yang unggul,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga memaparkan beberapa program unggulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
“Kami memiliki Kelas Migran Vokasi, SMA Terbuka, dan Program Kelas Cangkok. Program-program ini dirancang untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Thomas berharap seluruh kepala sekolah dapat menerapkan arahan yang diberikan.
“Kami ingin mutu layanan pendidikan di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Pesawaran, semakin meningkat dan relevan dengan kebutuhan anak didik saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Wilayah II Provinsi Lampung, Rodi Hayani Samsun, SH., MIP, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat peran kepala sekolah.
“Kegiatan ini adalah upaya memperkuat kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak inovasi, dan pengelola satuan pendidikan yang profesional serta berintegritas,” kata Rodi.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan pilot project yang dilakukan oleh cabang dinas dan pengawas satuan pendidikan, dengan tujuan memastikan kepala sekolah siap menghadapi tantangan era digitalisasi serta perubahan kurikulum.
“Ini merupakan pilot project yang dilakukan oleh cabang dinas dan pengawas satuan pendidikan, untuk memastikan kepala sekolah siap menghadapi tantangan era digitalisasi dan perubahan kurikulum,” ujarnya.
Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh 39 kepala sekolah dan mendapat respon positif. Para peserta menyatakan materi yang disampaikan relevan dengan tantangan pengelolaan sekolah saat ini.
“Materi yang kami terima sangat sesuai dengan kebutuhan kami, terutama dalam menghadapi era digitalisasi dan perubahan kurikulum,” ujar salah satu peserta.(*)
Alteripost Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus TPPO di Siger Lounge Polda Lampung, Selasa (12/05/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Lampung atas keberhasilan mengungkap kasus dugaan perdagangan orang yang menimpa dua anak perempuan asal Bandar Lampung berinisial R dan BAA.
“Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kapolda dan jajaran Polda Lampung yang telah berhasil mengungkap kasus TPPO ini. Kasus TPPO masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak dan perempuan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat prihatin dan mengutuk keras praktik perdagangan orang yang menimpa anak di bawah umur.
“Saya sebagai Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh melindungi anak-anak di Provinsi Lampung dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. UPTD PPA Provinsi Lampung hadir sebagai garda terdepan dan akan memastikan setiap korban mendapat layanan aman, nyaman, gratis, dan tuntas sampai korban pulih dan berdaya kembali,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan, sejak menerima informasi dari Polda Lampung terkait pemulangan korban dari Polda Jawa Timur pada 10 Mei 2026, tim UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung langsung bergerak melakukan pendampingan.
Pendampingan tersebut meliputi asesmen kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban, penyediaan rumah aman (shelter) dengan pengawasan 24 jam, layanan kesehatan dan visum di RSUD Abdul Moeloek, hingga konseling trauma intensif untuk pemulihan psikologis korban.
Selain itu, Pemprov Lampung juga memberikan pendampingan hukum melalui penasihat hukum yang mendampingi korban selama proses hukum berlangsung. Pemerintah turut menyiapkan reintegrasi sosial bersama dinas sosial kabupaten/kota guna memastikan korban dapat kembali melanjutkan pendidikan.
“Korban ini masih duduk di kelas 3 SMP dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Negara wajib hadir mendampingi korban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Perpres Nomor 65 Tahun 2020,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati, wali kota, dan kepala desa se-Lampung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap TPPO.
Gubernur mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama dari modus bujuk rayu melalui media sosial.
“Kepolisian dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mari sama-sama kita awasi anak-anak kita dari modus bujuk rayu di media sosial. Laporkan segera jika melihat indikasi TPPO atau kekerasan terhadap anak kepada kepolisian, call center UPTD PPA Provinsi Lampung 0811-1791-1120, hotline SAPA 129, atau kantor polisi terdekat,” ajaknya.
Ia juga meminta media menjaga identitas korban demi masa depan anak-anak tersebut.
“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kami sampaikan bahwa kalian tidak sendiri, pemerintah akan mendampingi sampai pulih,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolda Lampung Helfi Assegaf mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
Ia menjelaskan, kasus bermula ketika tersangka berinisial SAS (17 tahun 11 bulan) diduga mengajak korban bekerja di Surabaya sebagai terapis “plus-plus” dengan iming-iming gaji Rp2 juta per minggu.
“Keuntungan yang diterima pelaku dari setiap korban yang menerima tamu sebesar Rp30 ribu,” jelas Kapolda.
Polda Lampung mengamankan korban dan tersangka pada 9 Mei 2026 serta menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen identitas, tangkapan layar percakapan WhatsApp, tiket perjalanan, dan telepon genggam milik tersangka.
Kapolda menyebut tersangka dijerat Pasal 2 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang pengaturannya disesuaikan dengan Pasal 455 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 622 Ayat 1 Huruf g dan Ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Lampung, khususnya orang tua, guru, dan lembaga perlindungan anak, untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan dan langkah pencegahan terhadap TPPO yang semakin marak terjadi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memastikan Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mendampingi keberlanjutan pendidikan kedua korban.
“Anak-anak ini masih kelas 3 SMP dan kemarin belum mengikuti ujian. Insyaallah besok mereka akan melaksanakan ujian dan kami bertanggung jawab memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK di Bandar Lampung,” ujarnya.
Eva Dwiana juga menyampaikan pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar SMP melalui koordinasi dengan sekolah dan orang tua. (*)
Gubernur, Kapolda dan Wali Kota Pastikan Pendidikan Korban TPPO Tetap Berjalan
HIPMI Lampung Dorong Sinergi Pengusaha, Pemerintah dan OJK Lewat FORBISDA 2026
Berhasil Ungkap Kasus TPPO, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bandarlampung Apresiasi Jajaran Polda Lampung
