Connect with us

DPRD

Wakil Ketua DPRD Kostiana Jadi Bendahara DPD PDIP Lampung 2025–2030

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Sejumlah perwakilan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Kota Bandar Lampung menyatakan dukungan kepada Kostiana untuk kembali menjabat sebagai Bendahara DPD PDIP Lampung periode 2025–2030.

Pernyataan dukungan itu disampaikan 13 PAC PDIP dalam agenda konsolidasi di kediaman Ketua Bappilu PDIP Lampung, Umar Ahmad, di Pahoman, Senin (15/9/2025). Selain kepada Kostiana, mereka juga menyuarakan dukungan kepada Sudin sebagai Ketua DPD PDIP Lampung dan Umar Ahmad sebagai Sekretaris.

Menanggapi hal tersebut, Kostiana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. “Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan teman-teman PAC yang meminta saya untuk kembali menjadi Bendahara PDIP Lampung,” ujar Wakil Ketua DPRD Lampung itu.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penentuan kepengurusan merupakan kewenangan DPP PDIP. “Kalau kita sifatnya petugas partai ya, apapun perintah partai kita hanya menjalankan dan tegak lurus dengan keputusan partai,” imbuhnya.

Dalam konsolidasi tersebut, para kader juga membahas penguatan kaderisasi serta pembentukan kader mumpuni untuk memperkuat organisasi ke depan.
“Harapannya, dalam 1–2 tahun mendatang PDIP memiliki kader yang lebih siap dan menjadikan partai semakin baik,” pungkasnya.

Acara konsolidasi turut dihadiri sejumlah pengurus PDIP Lampung, di antaranya Kostiana, Umar Ahmad, Donal Haris Sihotang, serta 13 PAC se-Kota Bandar Lampung.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading