Lampung
Gubernur Mirza: Touring Nomadic 2025 Sarana Efektif Promosi Wisata Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendukung penuh Touring Nomadic 2025 yang Digelar Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Piabung untuk mendongkrak pertumbuhan pariwisata dan UMKM lokal.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Piabung Lampung Kolonel Mar Supriadi Tarigan bersama jajaran anggota dan perwakilan penyelenggara Nomadic, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (18/9/2025).
Touring Nomadic sendiri akan berlangsung di Lampung pada 25–28 September 2025 mendatang.
Acara ini direncanakan melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari touring dan kunjungan ke lokasi wisata, bakti sosial, pembagian makan siang gratis, aksi bersih-bersih laut, hingga kegiatan sosial yang menggandeng pelaku UMKM lokal.
Gubernur Mirza menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan pariwisata Lampung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong berbagai event kreatif agar Lampung semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.
“Kita sedang gencar-gencarnya menghadirkan berbagai kegiatan di Lampung. Harapannya, nanti peserta ikut menceritakan tentang Lampung, mempromosikan keindahan alam dan budaya kita,” ujar Mirza
Ia menambahkan, Lampung saat ini tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kunjungan wisatawan tertinggi di luar Jawa-Bali. Namun, masih banyak destinasi, termasuk pulau-pulau indah yang belum terekspos secara maksimal. Oleh karena itu, Gubernur Mirza mengajak peserta dan komunitas yang terlibat untuk aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi.
Menurutnya, mayoritas promosi wisata Lampung saat ini justru dilakukan oleh masyarakat. Dengan keterlibatan komunitas dan berbagai pihak, kegiatan Nomadic diharapkan tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga mendorong peningkatan kunjungan wisata serta memperkuat ekosistem pariwisata daerah. (*)
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Akhir, Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025, dengan tema “Reforma Agraria yang Berkelanjutan dan Berdampak melalui Sinergi Multistakeholder,” di Aula Kantor BPN Provinsi Lampung, Kamis (18/9/2025).
Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan membacakan pesan tertulis Gubernur Mirza yang menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan keadilan sosial. Program ini dijalankan melalui penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, legalisasi aset, penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
“Cita-cita besar reforma agraria tidak akan tercapai tanpa kerja nyata, komitmen kuat, dan kolaborasi lintas sektor. Skema ini harus dilaksanakan secara utuh, melalui integrasi pemberian aset dan pembukaan akses, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ucap Sekdaprov Marindo.
Menurutnya, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya sebatas dokumen atau data, tetapi harus menjadi transformasi sosial yang nyata. Pemprov Lampung berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat sinergi antara pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan desa.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan capaian terbaru dalam pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ia menyebut tim GTRA berhasil mengidentifikasi potensi objek reforma agraria seluas 1.207 hektare di Kabupaten Lampung Timur dengan subjek sebanyak 3.881 jiwa.
“Data yang dihasilkan sangat lengkap, baik objek maupun subjeknya. Potensi ini akan segera ditindaklanjuti melalui penataan aset. Kami berharap hasil ini bisa mempercepat realisasi reforma agraria di daerah,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan, lahan yang masuk dalam program di Lampung Timur berasal dari eks-penempatan kolonial Belanda yang kemudian berubah menjadi kawasan transmigrasi pada masa kemerdekaan. Status tanah tersebut dinilai clean and clear sehingga layak untuk ditindaklanjuti dalam program reforma agraria.
Meski demikian, Hasan menekankan reforma agraria tidak boleh berhenti pada penerbitan sertifikat tanah. Pemerintah juga harus memastikan akses masyarakat terhadap permodalan, pendampingan usaha, dan sarana produksi agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan.
“Profil usaha di lokasi tersebut masih sederhana. Karena itu, akses permodalan dan pendampingan sangat penting. Hal ini sejalan dengan tiga cita pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa,” tambahnya.
Hasan juga mengapresiasi kerja tim GTRA provinsi maupun kabupaten/kota yang telah menunjukkan dedikasi tinggi meski menghadapi banyak hambatan. Ia menekankan pentingnya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa agar masyarakat tidak perlu bergantung pada lapangan pekerjaan di perkotaan.
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo Kurniawan juga menyerahkan secara simbolis hasil kerja tim GTRA Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur untuk segera ditindaklanjuti. Proses selanjutnya akan ditentukan apakah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau redistribusi tanah. (Rls)
Gubernur Mirza: Touring Nomadic 2025 Sarana Efektif Promosi Wisata Lampung
DPRD Lampung Tinggalkan Hotel, Maksimalkan Gedung Pemerintah untuk Kegiatan
Pemprov Lampung Dukung Reforma Agraria
