DPRD
Peringati Maulid Nabi, Paguyuban DPRD Lampung Gelar Aksi Sosial
Grahapost Bandar Lampung – Suasana Tugu Adipura, Jumat (19/9/2025) pagi, tampak berbeda dari biasanya. Ratusan kotak nasi dibagikan secara gratis kepada masyarakat oleh Paguyuban Anggota DPRD Provinsi Lampung periode 1999–2024. Aksi sosial ini digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu menyasar para pekerja sektor informal, mulai dari pengemudi ojek online, pemulung, tukang sampah, hingga masyarakat kurang mampu yang melintas di kawasan tersebut.
Ketua Badan Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Hj. Nurhasanah, SH, MH, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keteladanan terhadap akhlak Nabi Muhammad SAW.
“Maulid Nabi mengingatkan kita semua untuk memperbanyak amal kebaikan, salah satunya dengan berbagi kepada sesama,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus paguyuban, di antaranya Ketua Hj. Nurhasanah, SH, MH, Sekretaris Ir. Nenden Tresnanursari, M.Si, Wakil Sekretaris Aprilianti, SH, MH, serta anggota Dra. Dani Mulyawati, Edy Hamim, SE, dan Hi. A. Syukri Baihaki, SH, MH.
Pendanaan aksi sosial ini berasal dari sumbangan para anggota paguyuban yang kini berprofesi beragam, mulai dari akademisi, dosen, pengusaha, notaris, pengacara, hingga dukungan dari anggota DPRD Lampung yang masih aktif.
Sekretaris Paguyuban, Ir. Nenden Tresnanursari, M.Si, menambahkan bahwa bakti sosial bukan sekadar membagikan makanan, tetapi juga menjadi perekat silaturahmi antaranggota sekaligus pengabdian nyata kepada masyarakat.
“Kami ingin terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan manfaat, meski sudah tidak lagi duduk di kursi legislatif,” ungkapnya.
Ungkapan syukur pun datang dari para penerima manfaat. Yoko (40), seorang pengemudi ojek online, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut.
“Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kegiatan ini meringankan beban kami dan sangat bermanfaat,” ucapnya sambil tersenyum gembira.
Bakti sosial ini bukan yang pertama kali dilakukan. Paguyuban DPRD Lampung 1999–2024 telah menetapkan kegiatan berbagi sebagai agenda rutin, sebagai bukti bahwa semangat pengabdian tidak berhenti meski masa jabatan legislatif telah usai. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Dukung Inovasi Kampus Dalam Penguatan UMKM
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
