Lampung
PMI Provinsi Lampung Perkuat Sinergi Bangun Masyarakat Peduli dan Siaga Darurat
Alteripost Bandar Lampung – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung menggelar Seminar dan Workshop Kegawatdaruratan untuk Masyarakat Awam dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Palang Merah Indonesia Tahun 2025 bertempat di Balai Keratun Lt III, Komplek Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Sabtu (20/09/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh lebih kurang 200 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga komunitas masyarakat umum.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Menurutnya, kegawatdaruratan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja.
“Untuk itu masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar pada pertolongan pertama, ini sangatlah penting. PMI sebagai organisasi kemanusiaan, kami semua berkewajiban untuk membangun kedisiplinan masyarakat agar setiap orang mampu menjadi insan penolong bagi masyarakat sebelum tenaga medis profesional tiba di lokasi,” ucapnya.
Purnama Wulan juga menekankan pentingnya keterampilan dasar dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, kondisi tersedak, hingga evakuasi saat terjadi bencana seperti gempa bumi, banjir, maupun longsor. Ia berharap peserta dapat mengikuti setiap sesi seminar dan praktik dengan baik sehingga ilmu yang diperoleh benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak.
Semoga ilmu yang kita sama-sama memperoleh hari ini hendaknya tidak bermanfaat bagi diri kita saja, tetapi juga dapat ditularkan kepada keluarga, tetangga dan lingkungan sekitar terutama lingkungan rumah dan perusahaan,” harapnya.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut berharap kerja sama PMI dan stakeholder lain dapat menjadi motor penggerak dalam membangun masyarakat Lampung yang lebih tangguh.
“Kerja keras kita di PMI, kerjasama kita di PMI ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan masyarakat di provinsi Lampung ini. Dengan demikian kita juga dapat membangun masyarakat Lampung yang lebih tangguh lebih peduli dan siap siaga dalam menghadapi situasi darurat,” lanjutnya.
Diakhir, Purnama Wulan Sari Mirza berharap hasil dari Seminar dan Workshop Kegawatdaruratan dapat menjangkau masyarakat Lampung secara luas sehingga mampu memberikan dampak bagi langkah penanganan situasi darurat.
“Semoga kegiatan seminar workshop ini akan terus bermanfaat bagi masyarakat awam masyarakat Lampung. Kalau hari ini 200 peserta menginformasikan di lingkungan di keluarga di organisasi masing-masing, ini menjadi banyak menjadi amal bapak ibu semua jadi kami juga merasa terbantu di PMI Provinsi Lampung, artinya seminar workshop ini bermanfaat ke manfaatnya lebih luas lagi dan lebih berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi Tuberkulosis. Hal tersebut disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan penting bagi daerah dalam melakukan aksi nyata, khususnya dalam penemuan dan penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.
“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa TBC bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi karena dapat menurunkan produktivitas masyarakat serta menghambat pembangunan daerah.
Gubernur juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program ini dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.
Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.
Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.
Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.
Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.
“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung.
Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.
Ia menyebutkan bahwa penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.
Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.
“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.
“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.
Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan daerah dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menekan angka TBC.
“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.
Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, serta 50 puskesmas pembantu dan 126 pos layanan kesehatan.(*)
TS Saiburai Bertekad Promosi ke Liga 3
Wali Kota Eva Dwiana Hadir di Tengah Duka Korban Banjir Garuntang
Rumahnya Terendam Banjir, Warga Jagabaya Minta Solusi Konkret dari Pemerintah
