Lampung
Sekdaprov Marindo Lepas 31 Calon Praja IPDN Jalani Investasi Jangka Panjang untuk ASN Profesional
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan melepas 31 calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXXVI asal Lampung. Acara berlangsung di Lapangan Korpri, komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (23/9/2025).
Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo membacakan pesan Gubernur yang mengucapkan selamat kepada para calon praja yang dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.1.2.2–406 Tahun 2025 tertanggal 16 September 2025. Para peserta ini merupakan putra-putri terbaik Lampung yang lolos seleksi nasional tahun ini.
Menurut Gubernur, proses seleksi IPDN tahun 2025 mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, terdapat lima tahapan seleksi baru, yakni tes kesehatan tahap I, tes psikologi serta integritas, verifikasi faktual dokumen, tes kesehatan tahap II, dan tes kesamaptaan serta pemeriksaan penampilan.
“Alhamdulillah dari tahapan yang ketat itu, ada 31 siswa asal Lampung yang berhasil diterima,” ucap Sekda Marindo. Ia berharap para calon praja menjaga nama baik daerah selama menempuh pendidikan empat tahun di Kampus Jatinangor, Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Sekdaprov, menaruh harapan besar kepada para lulusan IPDN untuk kelak menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat.
“Semoga pendidikan yang ditempuh menjadi bekal berharga dalam mengabdi kepada bangsa dan daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, yang juga alumnus IPDN angkatan I, memberikan motivasi kepada calon praja. Ia mengingatkan pentingnya kesungguhan dalam menjalani proses pendidikan.
“Empat tahun bisa terasa pendek atau panjang, tergantung bagaimana adik-adik menjalaninya. Jangan hanya duduk diam, tapi isi perjalanan dengan belajar, melihat, dan mengambil pengalaman,” kata Bayana.
Bayana menekankan, kampus hanyalah perantara menuju pengabdian yang sesungguhnya. Menurut dia, calon pemimpin sejati lahir dari tempaan mental, intelektual, dan emosional yang kuat. “Saya pesan, lepaskan status sosial. Yang penting adalah tekad menjadi abdi praja terbaik untuk membangun Lampung,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan pendidikan di IPDN penuh tantangan. Hanya mereka yang mampu bertahan di bawah tekanan dan tetap berprestasi yang kelak tumbuh menjadi pemimpin. “Pemimpin lahir dari keterbatasan dan tekanan, bukan dari kenyamanan,” ujarnya.
Selain jajaran pemerintah, orang tua calon praja juga hadir dalam acara pelepasan. Salah satunya pasangan Azwand dan Septinawati, orang tua dari M. Farhan Aznaldy dari Lampung Utara. Mereka mengaku bangga anaknya bisa lolos seleksi ketat IPDN.
“Alhamdulillah anak kami bisa lulus. Kami sudah menyiapkan semua kebutuhan, terutama mental agar siap menghadapi pendidikan yang disiplin,” ujar Septinawati.
Azwand menambahkan, perjuangan untuk masuk IPDN tidak mudah. Karena itu, ia berharap putranya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. “Kami selalu menekankan agar Farhan semangat, disiplin, dan mampu melewati tantangan selama empat tahun ke depan,” katanya.
Keduanya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi keberangkatan calon praja menuju kampus IPDN. Dukungan itu, kata mereka, sangat membantu keluarga.
Pelepasan ini menjadi momen penting, tidak hanya bagi para calon praja dan keluarganya, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Sebab, para lulusan IPDN diharapkan memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di Lampung pada masa mendatang.
Keberadaan kader muda birokrasi yang ditempa di IPDN diyakini akan mendukung misi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk mewujudkan birokrasi berintegritas, inovatif, dan melayani. Dengan begitu, pelayanan publik di Lampung dapat semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, pelepasan 31 calon praja ini bukan hanya seremoni, melainkan juga investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi penerus yang siap mengabdi. Harapan besar pun dititipkan agar mereka kembali ke Lampung membawa ilmu dan pengalaman untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. (Rls)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Dari Gereja untuk Kemanusiaan, GPIB Marturia Lampung Perkuat Ketangguhan Masyarakat
Raih WTP, Pemkot Bandar Lampung Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan
Bupati Egi: WTP ke-10 Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
