Lampung
Wagub, Sekdaprov dan Unsur DPRD Berdialog Dengan Massa Aksi Damai di Hari Tani Nasional
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi Lampung merespon cepat tuntutan aksi massa yang menyampaikan tuntutan untuk membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Aksi digelar oleh Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), bertepatan dengan Peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (24/09/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela berdialog dengan peserta aksi massa dan mendengar secara langsung hal yang menjadi tuntutan aksi.
“Sesuai arahan dari pak Gubernur, saya menerima aksi massa bersama pak sekda dan stakeholder terkait, kami merespon dari harapan masyarakat, sesuai tuntutan aksi tadi adalah dibentuknya Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dan kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur ini memutuskan untuk segera membuat tim sesuai dengan harapan yang telah disampaikan tadi,” tegasnya.
Wagub juga menjelaskan bahwa keanggotaan dari tim tersebut akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta stakeholder terkait, termasuk perwakilan masyarakat, petani, dan buruh.
“Anggotanya tentu yang terkait dengan hal tersebut, dari Pemprov, BPN kemudian stakeholder yang terkait juga dari perwakilan masyarakat dalam hal ini petani dan juga buruh. Kami akan kerjakan secepatnya tentu dengan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jihan berharap pada Peringatan Hari Tani Nasional melalui kehadiran tim ini, Pemerintah Provinsi Lampung mampu mewujudkan keadilan agraria sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat.
“Harapannya apa yang diharapkan oleh masyarakat berkenaan dengan keadilan agraria bisa dicapai sama-sama dan kami pemerintah provinsi Lampung bisa mengoptimalkan apa yang menjadi fungsi dan tugas kami, bisa mengawal apa yang menjadi harapan masyarakat. Kesejahteraan petani terutama,” tegasnya.
Sementara itu dalam pertemuan dengan perwakilan aksi massa di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur, salah satu perwakilan massa aksi, Yohanes Joko Purwanto, Korlap Aksi Ketua PPRL menegaskan bahwa tuntutan pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria harus segera diselesaikan.
“Kami PPRL bersepakat bahwa kita minta Pemprov membentuk Tim Penyelesaian sengketa agraria dan itu sehingga tidak harus melalui mekanisme birokrasi yang rumit. Sehingga disini ketika ada tim penyelesaian konflik agraria yang unsurnya lengkap multi sektor, kami tahu gimana cara menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Teman-teman berjuang bukan hanya hari ini tetapi sudah bertahun-tahun,” ucapnya.
Yohanes Joko juga menambahkan bahwa selain hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga diminta untuk memberikan upaya pencegahan terhadap kekerasan pada petani yang saat ini masih terjadi di luar Lampung tetapi jika tidak ada tindak lanjut hal ini juga mungkin akan terjadi pada petani di Provinsi Lampung.
“Untuk gambaran, kekerasan pada petani di daerah lain itu ada dimana-mana. Alhamdulillah di Provinsi Lampung tidak sampai seperti itu. Tapi itu tidak mungkin tidak akan terjadi di Provinsi Lampung, sangat mungkin kalau tidak ada upaya yang komprehensif, yang menyeluruh dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan ini,” tambahnya.
Suyatno Korlap Forum Masyarakat Register/Formaster Lampung Selatan) dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria diharapkan dapat menjadi jalan keluar komunikasi yang kondusif dalam menghadapi berbagai konflik agraria.
Seusai aksi, salah satu perwakilan Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia – Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN), Indra Gunawan menyampaikan apresiasinya atas respon cepat Pemerintah Provinsi Lampung terhadap tuntutan tersebut.
“Untuk aksi hari ini, syukur Alhamdulillah berjalan dengan lancar damai walaupun terik mataharinya panas tetapi hati dari para massa aksi itu tetap dingin dan adem. Respon dari pemerintah provinsi cukup kami apresiasi hari ini karena tidak perlu berlama-lama, hari ini kami diterima dengan baik,” ucapnya.
Indra dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi aksi ini sehingga dapat berjalan dengan kondusif dan baik. Ia juga berharap kedepan pemerintah Provinsi Lampung dapat aktif mendorong penyelesaian konflik agraria pada petani.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur diwakili Ibu Wakil Gubernur bisa memfasilitasi aksi hari ini dengan kondusif dan apa yang menjadi harapan-harapan peserta massa aksi terutama dari kaum tani. Kedepannya Pemerintah Provinsi Lampung mungkin lebih aktif lagi untuk mendorong para petani agar kedepan tidak ada konflik agraria lagi,” harapnya. (Rls)
Lampung
Pemprov Lampung Matangkan Persiapan Pornas Korpri 2027, Peluang Dongkrak UMKM dan Pariwisata
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) XVIII Tahun 2027.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Supervisi Persiapan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (11/5/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung dan dihadiri Ketua Badan Pembina Olahraga (Bapor) Korpri Pusat Prof. Asrorun Ni’am, jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup Pemprov Lampung, serta pengurus Korpri Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027.
“Ini merupakan amanah besar sekaligus kehormatan bagi Provinsi Lampung. Kami berkomitmen menyukseskan Pornas Korpri dengan konsep sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses penyelenggaraan,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan bersama pada Pornas Korpri XVII di Palembang, Sumatera Selatan, setelah Lampung berhasil masuk 10 besar nasional.
Menurut Marindo, Pemprov Lampung saat ini mulai melakukan berbagai persiapan meskipun di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Karena itu, seluruh perencanaan dilakukan secara cermat dengan mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.
“Kami ingin Pornas Korpri ini tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga ASN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Lampung,” katanya.
Marindo menilai Pornas Korpri memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah karena melibatkan ratusan kontingen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.
“Kalau PON hanya diikuti 38 provinsi, Pornas Korpri melibatkan kementerian, lembaga, bahkan perguruan tinggi. Ini akan menjadi momentum besar untuk memperkenalkan Lampung di tingkat nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bapor Korpri Pusat Prof. Asrorun Niam mengatakan penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dipersiapkan secara matang.
“Atas nama pengurus pusat Korpri, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Lampung dan Gubernur Lampung atas kesediaannya menjadi tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027,” ujar Asrorun.
Ia optimistis Lampung mampu menyelenggarakan Pornas Korpri secara lebih baik meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional dan daerah.
“Ini soal prioritas. Saya optimistis dengan kepemimpinan Gubernur dan Sekdaprov Lampung, Pornas Korpri XVIII akan berlangsung sukses dan bahkan lebih meriah,” katanya.
Asrorun menegaskan bahwa Pornas Korpri bukan sekadar ajang seremonial olahraga, tetapi menjadi sarana memperkuat silaturahmi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan antar aparatur sipil negara di seluruh Indonesia.
“Olahraga menjadi media memperkuat jejaring dan solidaritas ASN sekaligus meningkatkan kebugaran yang berdampak pada produktivitas kerja,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan berbagai rencana teknis dan strategi penyelenggaraan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 oleh Kepala BKD Provinsi Lampung yang juga menjabat Sekretaris Korpri Provinsi Lampung, Rendi Riswandi.
Rendi menjelaskan bahwa Pemprov Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis mulai dari penyusunan timeline kegiatan, penentuan cabang olahraga, kesiapan venue, sistem pendaftaran digital, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
Pornas Korpri XVIII direncanakan mempertandingkan berbagai cabang olahraga populer di kalangan ASN dan 10 diantaranya adalah cabang olahraga wajib seperti bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, bola basket, futsal, catur, atletik, renang, pencak silat, senam Korpri, hingga balap sepeda. Selain itu, akan digelar berbagai kegiatan pendukung seperti pameran UMKM, promosi wisata daerah, dan festival rakyat.
Asrorun juga menambahkan bahwa Pornas Korpri XVIII akan menjadi momentum penting bagi Lampung dalam menguji kesiapan daerah menyelenggarakan event olahraga berskala besar nasional.
“Lampung memiliki infrastruktur olahraga yang sangat memadai. Ini bisa menjadi simulasi dan penguatan pengalaman menuju event-event olahraga besar berikutnya,” katanya.
Selain fokus pada sukses penyelenggaraan dan prestasi, rapat juga menekankan pentingnya dampak sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan Pornas Korpri.
Pemprov Lampung menargetkan ajang tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM lokal.
Rapat supervisi tersebut menjadi langkah awal konsolidasi seluruh perangkat daerah dalam menyambut Pornas Korpri XVIII Tahun 2027.
Pemprov Lampung berharap ajang olahraga nasional ASN itu nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memperkuat citra Lampung sebagai tuan rumah event nasional yang profesional, ramah, dan berdaya saing. (Rls)
Polda Lampung Ungkap Kasus Love Scamming yang Dikendalikan dari Dalam Rutan Kotabumi
Bahas Sejumlah Program, DPD Golkar Tuba Gelar Rapat Kerja Perdana Konsolidasi dan Silaturahmi Kepengurusan Baru
Pemprov Lampung Matangkan Persiapan Pornas Korpri 2027, Peluang Dongkrak UMKM dan Pariwisata
