Lampung
Pemprov Lampung Gandeng Kejati Dalam Mengawal Program Strategis Daerah
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sepakat menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pendampingan, pengamanan, dan pengawalan program strategis daerah. Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).
Langkah ini ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung yang memiliki Unit Reaksi Cepat (URC) Jaga Pangan. Satgas tersebut bertugas memastikan persoalan petani, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga distribusi hasil panen, dapat ditangani secara cepat dan terpadu.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan bahwa sinergi dengan Kejati Lampung menjadi bagian penting dalam menjamin keberhasilan program ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur daerah. Ia menilai keberadaan Satgas dan URC Jaga Pangan dapat menjadi “garda terdepan” dalam melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Saya berharap Satgas ini benar-benar hadir di lapangan, mendampingi petani, menjaga harga tetap wajar, dan memastikan kerja keras petani berbuah kesejahteraan,” ucap Gubernur saat memberi sambutan.
Gubernur Mirza mengingatkan, Lampung memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan target swasembada pangan nasional pada akhir 2025 yang ditetapkan pemerintah pusat, Lampung disebut harus mampu mempercepat pengembangan kawasan komoditas pangan unggulan seperti padi, jagung, dan hortikultura.
“Target ini harus kita jawab dengan kerja nyata. Lampung tidak hanya menyuplai kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pembangunan pertanian berbasis kawasan,” ujarnya.
Gubernur Lampung yang akrab disapa iyay Mirza tersebut menambahkan, pembangunan sektor pangan harus berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur. Dalam acara tersebut, ia juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk mempercepat perbaikan jalan dan jembatan di wilayah sentra pertanian.
“Jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil panen, menekan biaya logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan produktif. Infrastruktur harus sejalan dengan kawasan pertanian agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan terpadu,” tutur Gubernur.
Selain membentuk Satgas Jaga Pangan, Pemprov Lampung juga menyerahkan hibah aset tanah seluas 17 hektar untuk pengembangan kantor Kejati Lampung. Penyerahan hibah dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo menyatakan, pendampingan yang diberikan institusinya tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum di bidang pangan dan infrastruktur akan memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Satgas ini akan melibatkan jajaran Kejati maupun Kejaksaan Negeri, khususnya bidang intelijen. Kami ingin membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya bertindak represif, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan,” ujar Kajati.
Kajati menilai, masalah pertanian di Lampung tidak dapat dipisahkan dari kondisi infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan besar. Ia berharap pendampingan yang dilakukan dapat memastikan pembangunan jalan dan jembatan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, Elvira Umihanni, memaparkan bahwa subsektor tanaman pangan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian Lampung. Pada 2024, subsektor ini berkontribusi sebesar 30,07 persen dan menjadi penyedia lapangan kerja terbesar.
“Dengan kontribusi tersebut, pembangunan sektor pangan tetap menjadi prioritas daerah. Gubernur telah menetapkan kawasan pertanian padi dan jagung sebagai program strategis daerah melalui Keputusan Gubernur Nomor D/660/5.21/HK/2025,” kata Elvira.
Ia menambahkan, pengalihan lahan dari ubi kayu menjadi padi gogo dan jagung terus didorong untuk memperkuat produksi pangan. Hingga Agustus 2025, telah diidentifikasi lahan seluas 9.558,32 hektar yang beralih ke padi gogo dan jagung.
Dukungan perbankan, kata Elvira, juga digencarkan melalui kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Lampung telah menyalurkan KUR jagung kepada 91 debitur senilai Rp5,6 miliar dan KUR padi kepada 216 debitur senilai Rp9,8 miliar. Selain itu, terdapat 1.160 calon debitur yang sudah lolos uji kelayakan kredit dan siap diproses.
Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, Gubernur Mirza menetapkan Keputusan Gubernur Nomor G/661/5.21/HK/2025 tentang Satgas Percepatan Pengembangan Kawasan Komoditas Padi dan Jagung untuk Ketahanan Pangan. Satgas ini memiliki URC Jaga Pangan yang terdiri atas kepala bidang, penyuluh pertanian, dan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman yang diketuai pejabat UPTD provinsi serta Kasi Intel Kejari di kabupaten/kota.
“Dengan Satgas dan URC ini, masalah yang muncul dari hulu hingga hilir bisa segera diatasi melalui aksi kolaboratif seluruh pihak, termasuk dukungan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional,” ujar Elvira.
Perlu diketahui, kesepakatan antara Pemprov Lampung dan Kejati Lampung ini diharapkan mampu memperkuat program swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan dukungan pendampingan hukum, distribusi hasil pertanian diharapkan lebih lancar, biaya logistik menurun, dan daya saing produk Lampung meningkat di pasar nasional.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung dalam menjawab target nasional swasembada pangan pada akhir 2025 serta mendukung visi pembangunan daerah, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. (Rls)
Alteripost Lampung Selatan – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengoperasikan KMP Dalom 1 di Lintas Penyeberangan Bakauheni-Merak dengan prosesi adat “Hitar Lawok”.
Peresmian yang berlangsung di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, pada Jumat (14/11/25), menandai kontribusi langsung Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan konektivitas dan logistik daerah dan nasional.
Hadir dalam acara peresmian, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa KMP Dalom 1 adalah realisasi dari tanggung jawab dan keinginan yang telah lama diimpikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk hadir melayani masyarakat.
“Lampung dan Banten adalah dua provinsi terdepan yang menghubungkan dua pulau terbesar, menjadikan jalur ini sangat vital dan merupakan tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Gubernur.
Lintas Bakauheni-Merak telah beroperasi sejak 1912 (Hindia Belanda) dan dilanjutkan oleh ASDP sejak 1981, tercatat sebagai salah satu rute penyeberangan tersibuk di Indonesia, yang menghubungkan masyarakat dan komoditas dari Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Ribuan kendaraan dan penumpang melintasi jalur ini setiap harinya.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa KMP Dalom 1, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Lampung (PT LJU), merupakan wujud nyata dari kolaborasi dan sinergi antara BUMD, swasta, dan BUMN.
”Kapal ini hadir sebagai implementasi dari visi kita dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelas Gubernur.
Ia juga menekankan bahwa KMP Dalom 1 beroperasi secara mandiri tanpa membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan diharapkan dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun KMP Dalom 1 merupakan salah satu dari 65 kapal yang melayani lintas Bakauheni-Merak, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, aman, nyaman, dan andal.
”Kami bersungguh-sungguh menghadirkan pelayanan. Kami ingin mengantarkan masyarakat kami pulang ke rumahnya masing-masing dengan hati yang senang dan bangga,” kata Gubernur.
Kapal ini juga dirancang untuk mengusung kearifan lokal Lampung, serta menawarkan kecepatan hingga 16 knot, yang lebih cepat dari rata-rata.
Gubernur berharap, semangat inovasi ini akan menjadi awal untuk perbaikan sistem transportasi dan logistik di Lampung secara menyeluruh. Ke depan, sistem transportasi dan logistik ditargetkan menjadi lebih modern dan terintegrasi, didukung oleh teknologi untuk mempermudah mengelola arus barang dan penumpang.
”Konektivitas yang baik bukan hanya memudahkan perjalanan, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyampaikan bahwa pengoperasian KMP Dalom 1 merupakan hasil kerja sama antara BUMD Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Damai Lautan Nusantara. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan global dalam penyediaan transportasi yang aman, cepat, nyaman dan berkelanjutan, khususnya yang berbasis teknologi digital dan online.
KMP Dalom 1 adalah kapal eksekutif baru yang dibuat di Tiongkok, dengan dimensi yang mengesankan, yakni panjang 114,75 meter dan lebar 21 meter. Dengan kapasitas angkut 200 orang penumpang dan 200 unit kendaraan campuran, kapal ini dinobatkan sebagai kapal terbesar ketiga yang beroperasi di pelayanan eksekutif Bakauheni-Merak.
Keunggulan utama KMP Dalom 1 terletak pada desain interiornya yang merepresentasikan kearifan lokal Lampung. Kapal ini mengusung nuansa khas Lampung dengan sentuhan motif tapis dan ukiran tradisional.
Kapal ini juga dilengkapi fasilitas premium, termasuk Family Room, VIP House, Co-Working Space, Ruang Disabilitas, dan fasilitas lainnya.
Sementara itu, Direktur PT Dalom Lintas Berjaya Charda Damanik menjelaskan bahwa KMP Dalom 1 merupakan manifestasi konkret dari kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung, diwakili oleh BUMD PT LJU, dengan perusahaan swasta, PT Damai Lautan Nusantara. Kerja sama ini membentuk unit usaha PT Dalom Lintas Berjaya, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan penyeberangan di Selat Sunda.
Charda Damanik juga menyampaikan harapan agar KMP Dalom 1 dapat segera beroperasi secara optimal di Dermaga Eksekutif. Meskipun operasional awal direncanakan sementara di Dermaga 4, pihaknya secara resmi mengharapkan kolaborasi lanjutan dengan ASDP. (*)
Konektivitas Sumatra–Jawa Kian Kuat, Gubernur Mirza Luncurkan KMP Dalom 1
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Inklusivitas, Jihan Nurlela Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PKDL 2025–2030
HUT ke-69, Lampung Selatan Tunjukkan Lompatan Pembangunan di Era Bupati Egi
