Lampung
Sekdaprov Marindo Berikan Dukungan dan Motivasi Kepada 80 Atlet yang Bakal Mengikuti PON Bela Diri II
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djsusal, melepas 80 atlet kontingen Lampung pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri II Tahun 2025 di Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (07/10/2025).
Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menyampaikan dukungan dan motivasi bagi seluruh atlet yang akan berlaga.
“Para atlet bela diri Lampung adalah wajah terbaik Sai Bumi Ruwa Jurai. Mereka sudah berlatih dengan disiplin tinggi dan semangat pantang menyerah. Saya percaya, dengan kerja keras dan doa dari seluruh masyarakat Lampung, bendera Lampung akan berkibar di podium kemenangan PON 2025,” ujar Marindo.
Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat pembinaan olahraga daerah.
“Kami terus memperbaiki sistem pembinaan atlet, memperbanyak kompetisi lokal, serta meningkatkan fasilitas latihan agar makin layak dan modern. Kami ingin olahraga Lampung tumbuh dengan dukungan ilmu, data, dan teknologi, bukan hanya semangat semata,” tambahnya.
Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara pelepasan Kontingen Bela Diri Lampung yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) Cabang Bela Diri 2025, di Kudus, Jawa Tengah.
“Kami berterima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung dan semua pihak yang telah mempersiapkan para atlet dengan maksimal. Kami berharap para atlet dapat memberikan hasil terbaik dan membawa nama Lampung harum di kancah nasional,” ujar Taufik.
Taufik menegaskan bahwa target utama kontingen Lampung bukan hanya berpartisipasi, tetapi meraih prestasi membanggakan serta mengharumkan nama Lampung di tingkat nasional. Ia mengajak para atlet untuk menjaga sportivitas, disiplin, dan kekompakan, serta tampil dengan penuh dedikasi di setiap pertandingan.
KONI berharap kontingen ini dapat menjadi contoh semangat juang dan karakter sportif bagi generasi muda Lampung.
Dengan semangat Sai Bumi Ruwa Jurai, Pemerintah Provinsi Lampung berharap para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan menjunjung tinggi sportivitas di ajang nasional ini.
Perlu diketahui, PON Bela Diri II ini akan dilaksanakan di Kudus, Jawa Tengah 11–25 Oktober 2025.
Kontingen Lampung terdiri dari 51 atlet putra dan 29 atlet putri, dengan tambahan ofisial dan pelatih kuota maksimal 50 persen + 5 orang untuk pengurus KONI Provinsi.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung akan menurunkan atlet di sembilan cabang olahraga bela diri, yakni Judo, Gulat, Karate, Kempo, Pencak Silat, Sambo, Taekwondo, Tarung Derajat, dan Wushu.
Para atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi ketat di tingkat daerah oleh masing-masing pengurus cabang olahraga. Mereka merupakan atlet terbaik dari Lampung, dengan rekam jejak prestasi dan dedikasi tinggi dalam latihan serta kompetisi sebelumnya.
Selain latihan teknis, para atlet juga menjalani pembinaan mental, kedisiplinan, dan penguatan karakter melalui pelatihan intensif yang difasilitasi oleh KONI, Brigif, dan Dispora Lampung.
Tujuannya agar para atlet memiliki daya juang dan mental pantang menyerah, karena kekuatan seorang atlet bukan hanya di fisik dan teknik, melainkan juga pada semangat dan keteguhan mental. (Red)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
