Lampung Selatan
Pemkab Lampung Selatan Tegakkan Prinsip “No Wrong Door Policy” dalam Pengelolaan Pengaduan Publik
Alteripost Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemkab Lampung Selatan menggelar sosialisasi tata cara Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), di Aula Rajabasa, Kantor Bupati setempat, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan yang dibuka oleh Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Anton Carmana, itu bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan SP4N-LAPOR agar menjadi kanal utama bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan atas layanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan, Anasrullah, S.Sos, M.M., serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Hasan, S.E., selaku Pejabat Pusat Penerangan Kemendagri, yang memberikan pemaparan mengenai tata kelola pengaduan sesuai Permendagri Nomor 8 Tahun 2023.
Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo Lampung Selatan, Novi Riantina, S.E., M.M., menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk monitoring dan evaluasi kepada para admin SP4N-LAPOR di seluruh perangkat daerah dan 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi program dan kinerja pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan public melalui pengaduan SP4N-LAPOR,” ujar Novi.
Mewakili Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Anton Carmana menegaskan bahwa SP4N-LAPOR menjadi implementasi dari kebijakan ‘No Wrong Door Policy’, yang memastikan setiap pengaduan masyarakat diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
“Melalui sistem ini, masyarakat bisa menyampaikan laporan atau aspirasi secara langsung, dan pemerintah wajib menindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel,” jelas Anton.
Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta memahami prosedur dan mekanisme penanganan pengaduan secara menyeluruh, mulai dari penerimaan, tindak lanjut, hingga pelaporan akhir sesuai Permendagri Nomor 8 Tahun 2023.
“Mulai dari proses awal hingga pelaporan, semuanya harus dilakukan secara terstruktur dan terbuka,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, Anton menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kominfo Lampung Selatan atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat,” kata Anton Carmana.(*)
Lampung Selatan
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
Alteripost Kalianda – Seminar Nasional Bedah Buku Babad Alas karya Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menjadi ruang berbagi pengalaman kepemimpinan sekaligus penguatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (19/6/2026), dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, akademisi, mahasiswa, serta unsur Forkopimda.
Seminar tersebut mengupas isi buku Babad Alas yang memuat refleksi perjalanan Bima Arya selama satu dekade memimpin Kota Bogor. Melalui pendekatan ideologi, strategi, dan taktik pemerintahan, buku tersebut menawarkan berbagai pembelajaran mengenai kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, hingga pelayanan publik.
Turut hadir sebagai pengulas buku Feni Rosalia, Rektor Universitas Indonesia Mandiri, perwakilan Universitas Muhammadiyah Kalianda, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pembangunan Kalianda, Universitas An-Nur, serta para mahasiswa dan akademisi.
Kegiatan dimoderatori Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani.
Dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki bangsa.
Menurut Egi, negara maju tidak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kemampuan masyarakatnya dalam mengelola dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.
Ia menilai, buku Babad Alas menyajikan banyak pelajaran berharga mengenai tantangan, dinamika, dan proses pengambilan keputusan yang dihadapi seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan.
“Pengalaman yang tertuang dalam buku Babad Alas memberikan pelajaran bahwa perubahan tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian mengambil langkah, membangun kolaborasi, dan bekerja secara konsisten untuk mencapai tujuan yang lebih besar,” ujar Egi.
Lebih lanjut, Egi mengajak mahasiswa dan civitas akademika untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperluas wawasan, serta mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang berintegritas, adaptif, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa Babad Alas merupakan catatan perjalanan kepemimpinannya selama 10 tahun memimpin Kota Bogor yang berangkat dari semangat pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat.
Menurut Bima, ideologi kepemimpinan harus diterjemahkan ke dalam strategi yang tepat agar mampu menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pemimpin adalah agen harapan. Ideologi tanpa strategi tidak akan efektif. Harapan itu harus dicicil melalui kerja-kerja nyata dan dibangun bersama tim yang loyal, solid, militan, dan kompeten,” kata Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama, terutama dalam pembenahan sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta upaya memperkuat identitas daerah.
Melalui seminar nasional ini, diharapkan lahir berbagai gagasan, inspirasi, dan pembelajaran yang dapat menjadi bekal bagi generasi muda untuk membangun kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat demi menyongsong Indonesia Emas 2045.(*)

