Connect with us

Lampung

Program Makan Bergizi Gratis: Lampung Pimpin Nasional dalam Operasional Dapur Gizi

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Provinsi Lampung terus menegaskan diri sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setelah mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai provinsi tercepat di Sumatera dalam menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kini Lampung juga mencatat capaian persentase tertinggi nasional dalam operasional dapur pemenuhan gizi.

Data terbaru dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bandar Lampung, yang membawahi wilayah kerja Lampung–Bengkulu, menunjukkan capaian luar biasa. Berdasarkan pembaruan data per 10 November 2025, Lampung mencatat persentase dapur operasional tertinggi di Indonesia, yaitu 69 persen.

Kepala KPPG Bandar Lampung, Achmad Hery Setiawan, SE.MM, menjelaskan bahwa total potensi dapur di wilayah ini mencapai 798 unit, terdiri dari 552 dapur yang sudah operasional dan 134 dalam tahap persiapan operasional. Sementara itu, 85 persen dapur berstatus aktif dan siap beroperasi penuh dalam waktu dekat.

“Lampung memang bukan yang terbanyak secara jumlah — kita di posisi keempat secara nasional setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur — tetapi secara persentase, Lampung menjadi yang tertinggi,” ujar Achmad Hery, Senin (10/11/2025).

Ia juga menjelaskan perbedaan antara dapur aktif dan dapur operasional. “Dapur aktif itu sudah berdiri, sudah ada SPPI-nya, tapi belum berjalan karena masih menunggu teknis virtual account atau pembayaran dari BGN. Sementara dapur operasional adalah yang sudah berjalan dan melayani penerima manfaat. Jadi 85 persen dapur aktif ini tinggal menunggu proses pembayaran saja untuk segera beroperasi,” jelasnya.

‎Adapun total penerima manfaat program pemenuhan gizi di Provinsi Lampung hingga 10 November 2025 mencapai 1.515.797 orang, terdiri dari 1.374.241 siswa dan 141.556 kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).

Achmad menegaskan, bahwa pencapaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung, dan Lintas Sektoral dalam mempercepat penurunan angka stunting serta memperkuat ketahanan gizi keluarga.

“Dengan sinergi antara BGN, pemerintah daerah, dan seluruh pelaksana program, Lampung siap menjadi model nasional dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.

Capaian ini menegaskan posisi Lampung bukan hanya sebagai provinsi dengan percepatan terbaik di Sumatera, tetapi juga sebagai salah satu pilar utama keberhasilan nasional dalam membangun generasi sehat dan bebas gizi buruk.

Sebelumnya Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, menyebut Lampung sebagai salah satu wilayah yang paling cepat berakselerasi dalam penyiapan SPPG.

‎“Lampung termasuk yang paling cepat menyiapkan layanan gizi. Selain Lampung, ada juga Aceh dan Sumatera Utara yang menunjukkan progres positif,” ujar Wahyu saat berkunjung ke Bandar Lampung, Sabtu (8/11/2025).

Ia menambahkan bahwa secara nasional, persiapan SPPG telah mencapai 80 persen dari target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, program tersebut telah mendistribusikan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan bergizi di seluruh Indonesia. (*).

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Sekdaprov Marindo Pimpin Rapat Rancangan KUA-PPAS TA 2027

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (3/7/2026).

Rapat tersebut membahas penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam prioritas program dan penganggaran seluruh perangkat daerah.

Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif serta selaras dengan arah pembangunan daerah.

Selain itu, Marindo meminta agar setiap program dan subkegiatan yang disusun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat juga membahas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi terus didorong guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna mendukung tercapainya target pembangunan Provinsi Lampung. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading