Lampung
Pekan Pendidikan Wartawan Lampung, Gubernur dan PWI Satu Suara Jaga Marwah Jurnalisme
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Pekan Pendidikan Wartawan Lampung yang digelar di Aula Lantai 3 Balai Wartawan H. Solfian Akhmad, Kantor PWI Lampung, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini diawali dengan diskusi bertema “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus Kecerdasan Buatan (AI)”.
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua DPRD Provinsi Lampung H. Ahmad Giri Akbar, pimpinan organisasi pers, PWI kabupaten/kota, pimpinan media, serta wartawan dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa perkembangan teknologi, termasuk AI, telah mengubah lanskap kerja jurnalistik. Namun menurutnya, integritas tetap menjadi unsur yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.
Gubernur memulai sambutannya dengan gambaran kondisi ekonomi Lampung. Ia menyebut Lampung kini menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatra dan memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483 triliun pada 2024.
Dari jumlah itu, hanya sekitar Rp32 triliun atau enam persen yang bersumber dari APBN dan APBD. “Setengahnya lagi untuk gaji. Jadi uang negara itu sebenarnya hanya menyumbang sekitar tiga persen dari total kapasitas ekonomi,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama, mencapai 26 persen dari perekonomian. Nilainya diperkirakan lebih dari Rp150 triliun, dari komoditas seperti padi, jagung, tebu, sawit, karet, hingga singkong.
Menurutnya, Lampung memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan ekonomi melalui hilirisasi, terutama di komoditas kopi dan jagung. Ia mencontohkan bahwa kopi yang selama puluhan tahun diekspor dalam bentuk green bean semestinya dapat diolah lebih lanjut di dalam negeri.
“Kalau seluruh kopi Lampung diolah, nilainya bisa naik dari Rp12 triliun menjadi Rp120 triliun,” ucap Gubernur. “Satu hektar kopi yang saat ini menghasilkan sekitar Rp80 juta, kalau diolah sampai siap saji bisa mencapai Rp1,2 miliar,” lanjuatnya
Gubernur menyebut peningkatan ekonomi akan membuka peluang yang lebih luas, termasuk bagi sektor media. Pertumbuhan perdagangan dan konsumsi, katanya, sangat berkaitan dengan bisnis informasi dan periklanan.
Gubernur juga menekankan peran media dalam menarik investasi ke Lampung. Investor, menurutnya, menilai stabilitas ekonomi dan sosial suatu daerah melalui pemberitaan media yang kemudian dibaca kembali melalui mesin pencarian dan teknologi AI.
“Ketika investor mencari informasi Lampung, referensi pertama mereka adalah media. Karena itu, integritas dan kualitas pemberitaan sangat menentukan citra daerah,” katanya.
Gubernur juga mengungkap hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa masyarakat Lampung kini lebih banyak membaca media online lokal dibanding media nasional. “Ini bukti media lokal semakin dipercaya publik,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung, katanya, tetap mempertahankan dukungan anggaran bagi media meski kebijakan efisiensi anggaran dilakukan di berbagai sektor. “Dua pos yang tidak kami efisiensikan adalah jalan dan anggaran media,” ucapnya disambut tepuk tangan.
Gubernur Mirza juga mendukung usulan PWI Lampung dan PWI Pusat agar Lampung menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Gubernur bahkan menyatakan siap menyiapkan kawasan Kota Baru sebagai pusat pelatihan wartawan nasional.
Ketua PWI Pusat Akhmad Munir dalam sambutannya menegaskan bahwa Pekan Pendidikan Wartawan merupakan ikhtiar menjaga marwah, martabat, dan profesionalitas wartawan di tengah gelombang disrupsi teknologi.
Menurut Munir, PWI sejak awal kelahirannya memiliki DNA perjuangan. “PWI lahir bukan sekadar menyatukan wartawan, tetapi bagian dari perjuangan bangsa,” katanya.
Ia menyoroti fenomena post-truth, misinformasi, dan hoaks yang mengancam kualitas ruang publik. Wartawan, ujarnya, harus menjadi garda terdepan melawan informasi sesat.
Munir menegaskan integritas wartawan sedang diuji. Ia mengingatkan agar wartawan tidak terjebak pada budaya copy-paste dan penggunaan AI tanpa proses verifikasi lapangan.
“Wartawan sejati mensucikan fakta melalui observasi langsung,” ujarnya mengutip pesan almarhum Jakob Oetama.
Munir juga memaparkan perjuangan PWI bersama asosiasi media untuk mendorong insentif pajak bagi perusahaan pers, serta memperjuangkan Protokol Jakarta agar produk berita diakui sebagai bagian dari hak cipta.
Munir dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan dukungan penuh rencana Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027. Ia menyebut Lampung memiliki kesiapan yang kuat berkat dukungan pemerintah daerah.
Sementara, Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma dalam laporannya menegaskan Pekan Pendidikan Wartawan menjadi upaya memperkuat kapasitas dan integritas wartawan lokal di tengah tekanan industri media.
Wira menyebut pesatnya perkembangan platform digital membuat pendapatan iklan media menyusut signifikan, sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi kunci bertahan.
Menurut Wira, kegiatan pekan pendidikan wartawan dirancang tidak hanya sebagai pelatihan teknis, tetapi juga penguatan nilai dan etika profesi agar wartawan tidak kehilangan jati diri di tengah penetrasi AI.
Pekan pendidikan Wartawan Lampung akan dibuka dengan diakusi “uji integritas wartawan di tengah arus kecerdasan buatan (ai)”, kemudian dilanjutkan dengan Diklat ke-PWI-an untuk calon anggota baru, Uji Komepetensi wartawan, dan ditutup dengan kegiatan diskusi berkolaborasi dengan 4 organisasi perusahaan pers yakni : SPS, AMSI, JMSI, dan SMSI, dengan tema “Pajak Menekan Media Sulit Bertahanan”.
Penyelenggaraan Pekan Pendidikan Wartawan menjadi momentum penting bagi Lampung dalam meningkatkan kualitas jurnalisme lokal. Dengan lanskap digital yang penuh disinformasi, wartawan berperan menjaga ruang publik yang sehat dan akurat. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
