Lampung
MPR RI dan Pemprov Lampung Gaungkan Empat Pilar Lewat Pagelaran Seni Budaya
Alteripost Badar Lampung – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan sosialisasi Empat Pilar yang diramu dengan pagelaran seni budaya bertema “Menggaungkan Kembali Semangat Persatuan dan Nasionalisme Lewat Kesenian Rakyat Lampung”, yang berlangsung di Aula Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Rabu (19/11/2025).
Acara diawali dengan pemutaran video sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang memuat pesan penguatan kebangsaan. Melalui kemasan seni daerah, MPR RI mengajak masyarakat Lampung meneguhkan kembali nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pagelaran menampilkan beragam kesenian khas Lampung, di antaranya Tari Sigeh Pengunten yang melambangkan penghormatan dan persatuan, Haihwang sebagai seni vokal yang sarat tuntunan hidup, serta peragaan busana kain Tapis yang merepresentasikan kekayaan motif dan identitas budaya Lampung. Setiap penampilan disisipkan narasi kebangsaan yang selaras dengan Empat Pilar. Pagelaran seni budaya ini juga dihadiri ratusan pengrajin tapis serta masyarakat yang memenuhi area acara.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sambutannya menegaskan bahwa Provinsi Lampung merupakan contoh hidup bagaimana kebhinekaan dipraktikkan secara natural. Ia menyebut, siapa pun yang datang dan hidup di Lampung, meski berasal dari etnis berbeda, akan merasa menjadi bagian dari masyarakat Lampung.
Ketua MPR RI mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Lampung yang terus dijaga, termasuk busana adat yang ditampilkan dalam peragaan fashion show. Menurutnya, kekuatan budaya daerah seperti inilah yang memperkaya jati diri bangsa dan menjadi bagian dari kekayaan Nusantara. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga bahasa Lampung yang kini terancam punah karena semakin jarang digunakan di rumah sebagai bahasa sehari-hari. Ia berharap tradisi, pakaian, dan bahasa Lampung tetap hidup dan dikenal generasi mendatang.
Dalam rangkaian acara, MPR RI turut membawakan narasi tematik Empat Pilar: Pancasila sebagai dasar nilai hidup berbangsa, UUD 1945 sebagai pedoman konstitusional, NKRI sebagai bentuk final negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip harmonisasi perbedaan. Narasi tersebut dikaitkan dengan filosofi kesenian Lampung seperti Gamelan Pekhing dan tradisi adat lainnya.
Ketua MPR RI menyampaikan bahwa kegiatan serupa akan terus digelar di berbagai daerah untuk memperkuat edukasi Empat Pilar melalui pendekatan budaya yang mudah diterima masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh masyarakat menikmati ragam pertunjukan seni tradisional yang disuguhkan dalam acara tersebut.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Empat Pilar MPR RI—Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—telah menjadi fondasi bagi tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai tersebut harus terus disosialisasikan, dipahami, dan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat, termasuk melalui ruang seni dan budaya seperti kegiatan hari ini, ujar Gubernur Mirza.
Lampung dengan sejarah dan filosofi Sai Bumi Ruwa Jurai adalah contoh nyata keberagaman yang hidup dalam harmoni dengan falsafahnya, yaitu Piil Pesenggiri (Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Bejuluk Beadek, dan Sakai Sambayan). Hal tersebut merupakan nilai luhur yang menjadi sumber kekuatan Provinsi Lampung.
“Di era digital ini kita juga harus melanjutkan tradisi itu dengan cara yang modern. Generasi muda sekarang punya kesempatan untuk menyebarkan budaya melalui kreativitas, kolaborasi, dan teknologi,” sambung Gubernur Mirza.
Menutup sambutannya, Gubernur Mirza berharap kegiatan pagelaran seni budaya ini dapat menjadi sarana edukasi yang inspiratif dan rekreatif, serta tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Lampung tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh peserta dan masyarakat yang hadir.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
