Lampung
Hasil Evaluasi dari Kemendagri, Lampung Masuk Kategori Fiskal Kuat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 guna memastikan manfaat anggaran dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (24/12/2025).
Dalam forum tersebut, Kemendagri menilai kinerja pengelolaan fiskal Provinsi Lampung berada dalam kondisi stabil dan semakin menguat.
Berdasarkan pemetaan Kemendagri, Provinsi Lampung masuk dalam kategori Fiskal Kuat, yang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan kemandirian fiskal yang semakin solid serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.
Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan struktur keuangan daerah yang sehat, resilien, dan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan serta memperluas pelayanan publik.
Pada aspek belanja daerah, kinerja Provinsi Lampung juga menunjukkan hasil yang progresif. Hingga 23 Desember 2025, realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tercatat melampaui rata-rata nasional provinsi sebesar 76,80 persen. Capaian ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program dan kegiatan secara efektif, sekaligus memastikan APBD berfungsi optimal sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.
Realisasi belanja yang tinggi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong peredaran uang di daerah melalui belanja publik yang produktif dan berdampak langsung.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi strategi yang disampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri guna menjaga kesinambungan kinerja fiskal daerah.
“Pemprov Lampung akan mengikuti dan mengimplementasikan saran serta rekomendasi strategi dari pemerintah pusat. Langkah konkret yang kami lakukan adalah memperkuat mitigasi dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan difokuskan pada penguatan perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas pengendalian internal agar pelaksanaan APBD berjalan lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan mitigasi yang terukur dan pendampingan yang berkelanjutan, kami optimistis pengelolaan APBD di Provinsi Lampung akan semakin optimal dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Selain itu, Marindo menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memperkuat kinerja pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
“Kami terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan APBD berjalan lebih cepat, lebih efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Dari sisi pengelolaan kas daerah, posisi kas Provinsi Lampung berada di bawah rata-rata nasional provinsi sebesar Rp1,35 triliun. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak menahan dana di kas, melainkan aktif merealisasikan anggaran untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.
Secara keseluruhan, kinerja fiskal Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat, realisasi belanja yang progresif dan melampaui rata-rata nasional, serta pengelolaan kas daerah yang aktif dan produktif.
Pemprov Lampung memastikan akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta meningkatkan sinergi lintas pemerintah daerah agar APBD benar-benar menjadi instrumen utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(Red)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis (30/4/2026).
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.
Menurutnya, keberadaan KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.
“KORPRI adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.
Marindo mengungkapkan bahwa KORPRI Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyoroti keberhasilan KORPRI dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KORPRI mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa KORPRI harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KORPRI untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
