Alteripost Bandar Lampung – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) mengangkat sekitar 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai sorotan publik.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial, terutama di kalangan guru honorer yang telah lama mengabdi namun belum memperoleh kepastian status kepegawaian.

“Saya memahami alasan pemerintah mengangkat petugas MBG sebagai PPPK. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah menjalankan program MBG yang memang penting, bahkan menjadi rekomendasi WHO dan PBB untuk meningkatkan kualitas gizi serta kecerdasan anak Indonesia,” ujar Syukron, Senin (26/1/2026).

Namun demikian, ia menyayangkan langkah pemerintah yang dinilainya terlalu cepat, mengingat Program MBG sendiri belum berjalan satu tahun penuh. “Yang disayangkan, kenapa begitu cepat petugas MBG ini diangkat menjadi PPPK, sementara guru honorer sudah mengabdi bertahun-tahun, demo berjilid-jilid, bahkan sampai menangis, tapi belum juga diangkat,” tegasnya.

Menurut Syukron, kondisi tersebut dapat melukai rasa keadilan para guru honorer. Ia juga menyoroti bahwa selama ini tidak terdengar tuntutan dari petugas MBG terkait pengangkatan status maupun kenaikan gaji.

“Kita belum pernah dengar karyawan MBG demo minta diangkat PPPK. Yang justru sering muncul adalah temuan layanan MBG di lapangan, mulai dari makanan mentah, basi, sampai distribusi yang tidak tepat waktu,” katanya.

Ia menyarankan pemerintah agar lebih memprioritaskan pembenahan kualitas layanan MBG dibandingkan mempercepat pengangkatan status pegawai. “Yang semestinya dilakukan sekarang adalah memperbaiki kinerja layanan MBG, memastikan tidak ada lagi makanan mentah atau basi, dan distribusi tepat waktu, bukan buru-buru mengangkat pegawainya jadi PPPK,” ujarnya.

Meski begitu, Syukron menegaskan bahwa apabila kebijakan tersebut telah diputuskan bersama DPR RI, maka pemerintah pusat juga harus menunjukkan komitmen yang sama terhadap nasib guru honorer.

“Kalau petugas MBG diangkat PPPK, maka pemerintah juga harus serius dan bertahap menganggarkan pengangkatan guru-guru honorer menjadi PPPK, agar tidak menimbulkan kecemburuan,” ungkapnya.

Ia turut menyinggung maraknya parodi bernada satir di media sosial yang menggambarkan ketimpangan kesejahteraan antara guru honorer dan pegawai MBG. “Kita sedih melihat parodi-parodi itu. Ada guru sarjana yang kuliah bertahun-tahun tapi gajinya kalah jauh. Ini sindiran keras ke pemerintah,” ucapnya.

Syukron menambahkan, kondisi guru honorer di bawah Kementerian Agama dinilainya lebih memprihatinkan. “Guru madrasah di bawah Kemenag jauh lebih menjerit. Beberapa waktu lalu sampai demo besar-besaran di Jakarta. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” pungkasnya.(*)