DPRD
Upacara Bersama Forkopimda, DPRD Lampung Dorong Koordinasi Efektif
Alteripost Lampung – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, S.E., bertindak sebagai Pembina Upacara dalam Upacara Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung yang digelar di Lapangan Korpri, Senin (2/2/2026).
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forkopimda Provinsi Lampung, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, serta aparatur sipil negara. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam pelaksanaan upacara tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung diwakili oleh Ade Utami Ibnu yang sekaligus membacakan sambutan Ketua DPRD Provinsi Lampung. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa upacara bendera bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana refleksi dan konsolidasi seluruh unsur pemerintahan daerah dalam menjalankan amanah pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Tema upacara, “Meningkatkan Komunikasi, Koordinasi, dan Kebersamaan Unsur Forkopimda”, dinilai sangat relevan dengan dinamika dan tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Forkopimda dipandang sebagai pilar strategis dalam menjaga stabilitas daerah, menegakkan hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban, serta memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pembina Upacara juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan konstruktif antarlembaga guna mencegah kesalahpahaman serta mempercepat pengambilan keputusan. Koordinasi yang solid diyakini mampu memastikan setiap kebijakan berjalan searah dan saling mendukung, sementara kebersamaan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama demi kepentingan masyarakat Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai isu strategis daerah, mulai dari pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga menjaga kondusivitas dan persatuan.
Adapun susunan petugas upacara dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yakni Descataama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M. sebagai Perwira Upacara dan Achmad Shandy, S.Tr.IP sebagai Komandan Upacara.
Pelaksanaan Upacara Bersama Forkopimda ini tidak hanya menjadi agenda rutin kenegaraan, tetapi juga mencerminkan soliditas dan komitmen bersama seluruh unsur pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas, persatuan, serta kondusivitas wilayah. Nilai disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan yang tercermin diharapkan dapat terus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
