Lampung
Rencana Pinjaman 1T Pemprov Lampung Untuk Jalan Mantap Mendapat Angin Segar dari Pemerintah Pusat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Angin segar dari Pemerintah Pusat mulai berhembus ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Dari perkembangan yang ada, terkait rencana pinjaman daerah senilai sekitar Rp1 triliun kepada Bank Jawa Barat (BJB) untuk membiayai pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 380 kilometer tersebut telah endapatkan lampu hijau.
Diketahui pinjaman tersebut disiapkan untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan menutup keterbatasan fiskal daerah.
Menanggapi progres pinjaman yang diajukan Pemprov, Sekdaprov Lampung Dr. H. Marindo Kurniawan, SE, MM, Selasa (4/2/2026), menyampaikan bahwa proses pengajuan pinjaman Rp1 triliun oleh Pemprov Lampung telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Saat ini, Pemprov Lampung masih memastikan kapan pinjaman tersebut dapat terlaksana.
Marindo mengatakan, Pemprov masih menunggu kapan pinjaman Rp1 triliun tersebut dapat dilaksanakan. Karena saat ini sedang ada kajian-kajian lagi dan masih proses. “Kan nanti masih ada kajian-kajian lagi,” ujarnya.
Meski demikian, Marindo memastikan, secara perencanaan penganggaran, pinjaman itu telah tertuang dalam RPJMD dan Perda APBD 2026.
“Hanya implementasi pelaksanaannya masih memastikan persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Walaupun informasi terakhir, persetuajuan dari Menkeu sudah kita peroleh,” kata Marindo, manta Kepala BPKAD ini.
Dia menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah mengundang semua daerah untuk memastikan proses pinjaman daerah yang diatur dengan PP nomor 12 tahun 2019 dan turunannya.
“Kemendagri memastikan daerah untuk memenuhi semua ketentuan yang ada. Provinsi lampung termasuk salah satu yang diundang,” paparnya.
menjelaskan, dalam rapat bersama Kemendagri, pemprov dan pemerintah daerah lainnya diberikan bimbingan agar bisa memedomani semua regulasi yang ada.
Meski demikian, menurut dia, untuk semua ketentutan dan persyaratan pinjaman telah sesuai dengan regulasi yang ada. “Semua sudah sesuai ketentuan tinggal memastikan pinjaman ini dilaksanakan. Semoga terealisasi,” kata Marindo. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat pengembangan sejumlah kawasan industri strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan Kawasan Industri Katibung yang diproyeksikan mendukung penguatan industri hilir dan kemandirian energi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Industri bertempat di Ruang Pepadun Kantor Gubernur, Jumat (16/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan industri membutuhkan sinergi seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia meminta seluruh anggota tim mengawal proses pengembangan secara terpadu, mulai dari pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.
“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.
Marindo juga mendorong agar peluang pengembangan kawasan industri dipromosikan melalui Lampung Forum Investment (FOILA), yang diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pemilik potensi investasi dan calon investor.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap dapat menarik minat investor yang bersedia menjadi anchor investor atau investor utama untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Persiapan promosi, termasuk penyediaan materi informasi dan publikasi, akan dilakukan menjelang pelaksanaan FOILA mendatang.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melengkapi upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.
Menurutnya, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat struktur ekonomi Lampung yang lebih produktif.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyampaikan perkembangan sejumlah rencana pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri Mayapada dan PISEL, yang ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama/ groundbreaking pada Desember 2026.
Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Industri Katibung yang telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak pengembangan industri hilir sekaligus mendukung agenda kemandirian energi nasional.
Mulyadi menjelaskan bahwa penyelesaian studi kelayakan feasibility study/FS menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan rencana pengembangan kawasan tersebut. Kajian itu diharapkan mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Industri Katibung diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah refinery, industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Kawasan ini juga direncanakan memiliki terminal khusus guna mendukung kegiatan logistik dan distribusi.
Pengembangan Katibung juga ditempatkan dalam konteks kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan serta distribusi bahan bakar. Karena itu, kajian pengembangan kawasan diharapkan dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pengembangan industri hilir.
Selain pengembangan kawasan industri, rapat tersebut membahas perkembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) dan rencana pengembangan tahap berikutnya. Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengembangan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha, Pemprov Lampung mendorong agar setiap tahapan pengembangan kawasan industri dapat berjalan terarah, mulai dari penyelesaian kajian, kesiapan lahan dan infrastruktur, hingga promosi kepada calon investor.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan industri dan ketahanan energi nasional. (Red)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
