Lampung
Era Kepemimpinan Mirza – Jihan, BPS Umumkan Angka Kemiskinan Lampung Turun Single Digit 9,66 persen
Alteripost.co, Bandarlampung-
Provinsi Lampung di era kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur (Jihan), mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, menurun 0,34 poin dibandingkan Maret 2025 yang masih berada di angka 10,00 persen.
Capaian ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026). Dengan angka tersebut, Lampung resmi memasuki era kemiskinan satu digit, sebuah tonggak sejarah baru dalam pembangunan sosial ekonomi daerah.
“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Ahmad Riswan.
BPS menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari berbagai indikator ekonomi yang membaik. Pada September 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung tercatat sebesar 108,51, atau naik sekitar 8 persen dibandingkan tahun dasar.
Kondisi inflasi yang relatif terkendali berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen, yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan, serta peluang kerja.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tercatat meningkat sebesar 4,89 persen, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin menggeliat.
Dari sektor perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang tercatat 127,62 pada awal Februari 2026 menjadi indikator positif kesejahteraan petani. Meski produksi padi mengalami penurunan, daya tukar petani yang masih tinggi menunjukkan adanya potensi peningkatan pendapatan petani ke depan, yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah desa.
Secara jumlah, penduduk miskin di Lampung pada September 2025 tercatat sebanyak 860,13 ribu orang. BPS menegaskan, angka ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran.
“BPS siap mendukung percepatan penurunan kemiskinan melalui penyediaan data yang akurat dan berkelanjutan,” kata Ahmad Riswan.
Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 10,88 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 7,37 persen. Menariknya, penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan menunjukkan tren yang signifikan.
“Ini menjadi bukti bahwa program pembangunan desa mulai menunjukkan hasil positif, mengingat desa selama ini merupakan kantong utama kemiskinan,” jelasnya.
Tak hanya dari sisi persentase, kualitas kemiskinan di Lampung juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,539 menjadi 1,228, menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga peluang untuk keluar dari kemiskinan semakin besar.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga membaik, turun dari 0,344 menjadi 0,242. Penurunan ini mengindikasikan semakin homogennya kondisi pengeluaran rumah tangga miskin, serta meningkatnya efektivitas program bantuan sosial yang disalurkan.
Dari sisi ketimpangan, Gini Ratio Lampung pada September 2025 tercatat 0,287, turun dari 0,292 pada periode sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk di Lampung semakin menyempit.
Penguatan data ketimpangan juga terlihat dari struktur pengeluaran penduduk. Porsi konsumsi 20 persen kelompok berpengeluaran tertinggi turun dari 38,82 persen menjadi sekitar 38,80 persen, menandakan distribusi pengeluaran yang semakin merata di masyarakat.
BPS menegaskan bahwa seluruh indikator ini memberikan gambaran positif mengenai profil kesejahteraan masyarakat Lampung. Penurunan kemiskinan, membaiknya kualitas hidup penduduk miskin, serta menyempitnya ketimpangan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah ke depan.
“Data statistik ini kami harapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga upaya percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dapat terus berlanjut,” pungkas Ahmad Riswan.
Capaian ini semakin memperkuat optimisme bahwa Provinsi Lampung berada di jalur yang tepat menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
(Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat pengembangan sejumlah kawasan industri strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan Kawasan Industri Katibung yang diproyeksikan mendukung penguatan industri hilir dan kemandirian energi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Industri bertempat di Ruang Pepadun Kantor Gubernur, Jumat (16/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan industri membutuhkan sinergi seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia meminta seluruh anggota tim mengawal proses pengembangan secara terpadu, mulai dari pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.
“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.
Marindo juga mendorong agar peluang pengembangan kawasan industri dipromosikan melalui Lampung Forum Investment (FOILA), yang diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pemilik potensi investasi dan calon investor.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap dapat menarik minat investor yang bersedia menjadi anchor investor atau investor utama untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Persiapan promosi, termasuk penyediaan materi informasi dan publikasi, akan dilakukan menjelang pelaksanaan FOILA mendatang.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melengkapi upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.
Menurutnya, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat struktur ekonomi Lampung yang lebih produktif.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyampaikan perkembangan sejumlah rencana pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri Mayapada dan PISEL, yang ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama/ groundbreaking pada Desember 2026.
Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Industri Katibung yang telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak pengembangan industri hilir sekaligus mendukung agenda kemandirian energi nasional.
Mulyadi menjelaskan bahwa penyelesaian studi kelayakan feasibility study/FS menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan rencana pengembangan kawasan tersebut. Kajian itu diharapkan mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Industri Katibung diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah refinery, industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Kawasan ini juga direncanakan memiliki terminal khusus guna mendukung kegiatan logistik dan distribusi.
Pengembangan Katibung juga ditempatkan dalam konteks kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan serta distribusi bahan bakar. Karena itu, kajian pengembangan kawasan diharapkan dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pengembangan industri hilir.
Selain pengembangan kawasan industri, rapat tersebut membahas perkembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) dan rencana pengembangan tahap berikutnya. Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengembangan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha, Pemprov Lampung mendorong agar setiap tahapan pengembangan kawasan industri dapat berjalan terarah, mulai dari penyelesaian kajian, kesiapan lahan dan infrastruktur, hingga promosi kepada calon investor.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan industri dan ketahanan energi nasional. (Red)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
