DPRD
DPRD Lampung Kawal Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi
Alteripost Lampung Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor peternakan.
Kegiatan tersebut digelar di Kebun Trikora PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (6/2/2026), dan dilaksanakan serentak di sejumlah provinsi sebagai bagian dari program nasional penguatan hilirisasi peternakan.
Ketua DPRD Provinsi Lampung yang diwakili Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang mewakili Gubernur Lampung, perwakilan Kementerian Pertanian, serta manajemen PTPN I.
Ahmad Basuki menegaskan, DPRD memandang program hilirisasi ayam terintegrasi sebagai langkah nyata dalam mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis penguatan sektor riil.
“Pengembangan hilirisasi ini penting agar Lampung tidak hanya menjadi daerah produsen bahan mentah, tetapi mampu mengoptimalkan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD melalui Komisi II akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin program ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak, menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat,” tegasnya.
Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Provinsi Lampung diarahkan pada penguatan ekosistem peternakan dari hulu hingga hilir. Pengembangan mencakup sektor pembibitan, penyediaan pakan ternak, pengolahan hasil peternakan, hingga sistem distribusi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk.
Perwakilan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Lampung memiliki potensi strategis sebagai sentra pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi guna mendukung ketahanan pangan regional maupun nasional.
Sementara itu, PTPN I menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan industri peternakan terpadu yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Menutup kegiatan, Ahmad Basuki kembali menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal program tersebut agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Kami akan memastikan Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi ini benar-benar memperkuat ketahanan pangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
