Lampung
15 Pejabat Administrator Dilantik, Pemprov Lampung Dorong Kinerja Berbasis Hasil
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/2/2026),
Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/455/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemprov Lampung.
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial pengisian jabatan, melainkan momentum peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
“Hari ini bukan hanya tentang pelantikan jabatan, tetapi tentang peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa perubahan. Di pundak saudara-saudara, saya titipkan harapan besar masyarakat Lampung terhadap hadirnya pemerintahan yang melayani, progresif, dan berorientasi masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jabatan administrator merupakan posisi strategis dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Para pejabat yang dilantik tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pemimpin yang menentukan arah kerja, membentuk budaya organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit kerja masing-masing.
Menurutnya, Provinsi Lampung saat ini tengah bergerak menuju pemerintahan yang adaptif, digital, dan berintegritas, sejalan dengan tantangan zaman dan dinamika global. Karena itu, para pejabat administrator dituntut memiliki pola pikir visioner, keberanian berinovasi, serta kesiapan meninggalkan pola kerja lama yang tidak lagi relevan.
“Jadikan perubahan sebagai peluang untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dan pelayanan yang bermakna bagi masyarakat. Gunakan teknologi untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan memperluas jangkauan pelayanan publik,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya memegang teguh nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menjadi pemimpin yang menginspirasi, membangun kepercayaan, serta bekerja dengan hati dalam setiap pengabdian.
“Keberhasilan saudara dalam menjalankan amanah ini akan diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari perubahan yang benar-benar terjadi,” tambahnya.
Adapun pejabat administrator yang dilantik, yaitu :
1. Yudha Mahardika, S.T., M.M. sebagai Kepala Bidang Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
2. Ir. Andi Rinaldi, S.T., M.M., M.T. sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
3. Ir. Farokie, S.T., M.M. sebagai Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Lampung Utara dan Way Kanan) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
4. Sepriyanto, S.T., M.T. sebagai Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I (Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
5. Bobiansah Stianegara, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Ronald Andrian, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
7. Rohayat, S.STP., M.IP. sebagai Kepala Bagian Kerja Sama, Pejabat Negara dan Legislatif pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Rina Kusumawardani, S.T.P., M.M. sebagai Kepala Bidang Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
9. Ns. Septi Kurniasari, M.Kep., Sp.KMB. sebagai Kepala Bidang Keperawatan pada RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
10. dr. Asih Hendrastuti, M.Kes. sebagai Kepala Bidang Penunjang Medik pada RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
11. drg. Hellen Veranica, M.Kes. sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
12. Riyandhica Novita Ekaputri, S.STP., M.M. sebagai Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
13. drg. Titik Suarni, M.Kes. sebagai Kepala Bidang Penunjang pada RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
14. Ir. OKTRIA VIDYA VIDA, S.T., M.T.
Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
15.Ir. AHMAD BARDEN MOGNI, S.T., M.M.
Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Bandar Lampung pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Dengan penempatan pejabat yang kompeten di posisi strategis, diharapkan akselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung dapat terus terwujud secara berkelanjutan. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
