Ruwajurai
DPD RI Tinjau Rumah BUMN, PLN UID Lampung Perkuat Pembinaan UMKM Naik Kelas
Alteripost Bandar Lampung – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Bustami Zainudin, di Rumah BUMN Bandar Lampung dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang terkait peran Kementerian BUMN dalam pembinaan sosial dan pengembangan UMKM.
Senior Manager Komunikasi, Keuangan dan Umum PLN UID Lampung, Rio Widiya Nugraha, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program pembinaan UMKM yang dijalankan PLN.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan memastikan program Rumah BUMN benar-benar memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM. PLN tidak bisa tumbuh sendiri tanpa kemajuan UMKM. Karena itu, pembinaan kami arahkan tidak hanya pada pemasaran, tetapi juga pada penguatan manajemen usaha, akses permodalan, serta kesiapan legalitas agar pelaku UMKM benar-benar siap naik kelas,” ujar Rio.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan Rumah BUMN Bandar Lampung secara Anggaran dan operasional program berada di bawah koordinasi PLN pusat, sedangkan UID Lampung berperan sebagai host dan penggerak kolaborasi di wilayah menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung.
Pembinaan difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial, pemahaman akses permodalan, penguatan pemasaran, serta pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha. Pelaku UMKM juga didorong menjaga kualitas produk dan kontinuitas pasokan, terutama untuk memperluas pasar hingga ke tingkat nasional maupun ekspor.
“Untuk menembus pasar yang lebih luas, kunci utamanya adalah konsistensi kualitas dan kesinambungan produksi. Itu yang terus kami dampingi melalui Rumah BUMN,” tambahnya.
Sementara itu, Bustami Zainudin menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku UMKM untuk dibawa ke rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait di Jakarta, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Ia menilai Rumah BUMN telah menjalankan fungsi strategis sebagai pusat pembinaan melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.
“Kami ingin memastikan program pembinaan UMKM yang dijalankan BUMN benar-benar berdampak bagi masyarakat. Aspirasi yang kami terima hari ini akan kami bawa dan perjuangkan dalam pembahasan bersama kementerian terkait di pusat,” ujar Bustami.
Ia juga mendorong agar Dinas Koperasi dan UMKM di daerah semakin aktif dan adaptif dengan menjadikan pola pembinaan Rumah BUMN sebagai referensi. Selain itu, sinergi antara perguruan tinggi dan pelaku usaha dinilai penting untuk memperkuat inovasi dan daya saing produk lokal.
Bustami turut menyoroti peluang pasar melalui program dapur umum atau makan bergizi gratis, di mana UMKM dapat menjadi penyedia pasokan. “Jika permintaan disiapkan negara dan pasokan dipenuhi UMKM lokal, maka akan tercipta perputaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Salah satu pelaku UMKM binaan Rumah BUMN, Erma Syahfitri, pemilik brand Keripik Si Bintang Buah, menyampaikan apresiasinya atas pendampingan yang diberikan oleh PLN.
“Kami tidak hanya dibantu dari sisi pemasaran, tetapi juga diajarkan cara mengelola keuangan usaha, memperbaiki kemasan, hingga memahami standar kualitas produk. Dengan adanya kunjungan ini, kami semakin termotivasi untuk terus berkembang dan naik kelas bersama brand Keripik Si Bintang Buah,” ujar Erma.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha sehingga UMKM Lampung dapat tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing lebih luas.(*)
Ruwajurai
BI Lampung: Inflasi 0,19 Persen, Stabil di Tengah Tekanan Global
Alteripost Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang tercatat 0,36 persen (mtm). Angka ini juga sejalan dengan rata-rata inflasi Februari dalam tiga tahun terakhir yang berada di level 0,19 persen.
Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen (yoy).
Inflasi Maret terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen).
Kenaikan harga pangan tersebut dipicu meningkatnya permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.
Sementara itu, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina pada 1 Maret 2026, seiring dinamika harga minyak global.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,09 persen dan -0,02 persen (mtm), seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Pesawaran dan Lampung Tengah.
Selain itu, penurunan harga emas dunia turut menekan harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen.
Ke depan, Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan (KPw) Lampung memprakirakan inflasi tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai.
Dari sisi inflasi inti, risiko berasal dari peningkatan permintaan akibat kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35 persen yang direalisasikan bertahap sepanjang 2026, serta potensi kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Sementara itu, pada komponen volatile food, risiko dipicu oleh rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026 yang berpotensi menekan hasil panen. Selain itu, berdasarkan analisis BMKG, curah hujan diprakirakan rendah pada April–September, serta adanya potensi El Nino lemah pada semester II yang dapat mengganggu produksi pangan dan hortikultura.
Dari sisi administered prices, risiko inflasi berasal dari potensi kenaikan harga BBM akibat fluktuasi harga minyak dunia, serta dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan harga barang.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah konkret yang dilakukan antara lain operasi pasar beras, penguatan kerja sama antar daerah, perbaikan distribusi pangan, hingga optimalisasi komunikasi publik guna menjaga ekspektasi inflasi di tengah ketidakpastian global.(*)

