Alteripost Tulang Bawang – Wakil Bupati Tulangbawang Hankam Hasan melakukan monitoring ke enam titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang berada di wilayah Kecamatan Banjar Agung, Jumat (27/2/2026).

Adapun 6 titik SPPG di Kecamatan Banjar Agung itu antara lain SPPG yayasan harmoni sejahtera bersama, SPPG yayasan anak bangsa sehat sejahtera, SPPG yayasan darul fattah way bungur, SPPG siger anugerah nusantara abadi, SPPG yayasan bina insan mulia Madani dan SPPG yayasan cahaya al barkah bambuduri.

Monitoring tersebut dilakukan pihaknya guna memastikan secara keseluruhan bahwa Dapur makan bergizi gratis (MBG) yang ada di Kecamatan Banjar Agung secara kualitas sudah sesuai dengan standard nasional.

Bahkan pihaknya juga mengecek Instalasi Pengolahan Air Limbah Makan Bergizi Gratis (IPAL MBG) yang merupakan lokasi pengolahan limbah cair khusus menangani air cucian peralatan masak, lemak, dan sisa makanan dari dapur program MBG tersebut.

Dari 6 titik SPPG yang disidak oleh Wakil Bupati Tulangbawang Hankam Hasan, terdapat 3 SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan 3 SPPG belum memiliki SLHS.

“Seluruh dapur MBG di Kabupaten Tulangbawang harus baik dan berkualitas sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelas Wakil Bupati Hankam Hasan dalam monitoring itu.

“Insyaallah kedepan seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Tulangbawang akan mengikuti standar operasional yang telah ditentukan oleh BGN”, tambahnya

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan terkait hasil monitoring itu, diketahui terdapat 3 SPPG yang belum memiliki SLHS dan hampir menyeluruh ada di Ipal.

“Ada 3 yang sudah SLHS dan 3 belum, untuk Ipal hampir menyeluruh kurang optimal, karena mereka menggunakan standar terendah dari yang dianjurkan BGN. Semestinya pihak SPPG miliki wadah yang sesuai standar seperti yang digunakan perkotaan, lebih ramah lingkungan dan lebih mudah dirawat”, terangnya.

Hankam Hasan mengingatkan kepada seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Tulangbawang untuk segera memenuhi persyaratan baik SLHS maupun Ipal yang sesuai standar BGN.

“Mulai hari ini Pemerintah Daerah mengambil sikap tegas kepada seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Tulangbawang, memberikan batas waktu 20 hari untuk mengurusi segala macam persyaratan baik SLHS maupun Ipal. Kita tegas apabila pihak SPPG masih lalai pemerintah daerah langsung yang akan mendesak BGN untuk memberikan sangsi penutupan sementara bahkan hingga tutup permanen,” tegasnya. (Can)