Lampung
Sinergi OJK, BI dan Pemprov Lampung Perkuat Keuangan Syariah
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Lampung, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), MUI Lampung, Dewan Dakwah Provinsi Lampung, serta Dompet Dhuafa Lampung dan pelaku industri jasa keuangan syariah menyelenggarakan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) Tahun 2026 pada 27–28 Februari dan 1 Maret 2026 di Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah sekaligus memperkuat kolaborasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Pada pembukaan 27 Februari 2026, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan sinergi solid antar pemangku kepentingan. Fokus diarahkan pada pengembangan ekosistem produk halal, perluasan akses pembiayaan melalui business matching, serta penguatan literasi ekonomi syariah. Ia menekankan bahwa keuangan syariah bukan sekadar transaksi perbankan, melainkan instrumen penting pemberdayaan ekonomi umat.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung, Ir. Bani Ispriyanto, M.M., mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan GERAK Syariah sebagai gerakan nyata memperkuat pondasi ekonomi syariah daerah. Dengan potensi UMKM yang besar dan karakter masyarakat yang religius, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ragam Kegiatan Edukatif dan Sosial
Selama tiga hari, GERAK Syariah 2026 menghadirkan berbagai kegiatan edukatif, inspiratif, dan sosial, antara lain:
Launching SIGAJAHKU Lampung (Sistem Informasi Gerakan Ajak Pilah Sampah Lingkungan Lampung), inovasi kolaborasi OJK dengan Rumah Inspirasi Sahabat Gajah berupa transformasi digital pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pencatatan keuangan.
Talkshow keuangan syariah dan sosialisasi sertifikasi halal.
Business matching pembiayaan syariah bagi UMKM.
Layanan pembukaan rekening saham dan asuransi syariah.
Penggalangan wakaf produktif serta santunan bagi anak yatim dan dhuafa.
Kegiatan juga dimeriahkan dengan lomba Seni Hadrah, FinDa’i Cilik, Lomba Cerdas Cermat Islami, serta Lomba Video Reels Instagram bertema keuangan syariah guna mendorong literasi digital dan partisipasi generasi muda.
Rangkaian Pre-Event
Sebelum pembukaan, OJK Lampung telah menggelar sejumlah kegiatan pre-event, meliputi:
Training of Trainers (ToT) Penyuluh Agama.
Podcast Keuangan Syariah.
Pencanangan dua Program EPIKS (Ekosistem Pusat Inklusif Keuangan Syariah) di Ponpes Abu Dzar Al Ghifari Lampung Timur dan Ponpes Al-Muhsin Metro.
Harapan Keberlanjutan
Pada penutupan 1 Maret 2026, kegiatan dihadiri Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Ir. August Riko, S.A., S.T., M.U.M., selaku perwakilan Gubernur Lampung, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
Otto Fitriandy berharap sinergi yang terbangun melalui GERAK Syariah 2026 dapat terus diperkuat dan berkelanjutan guna meningkatkan inklusi keuangan syariah, memperluas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan.
Melalui penyelenggaraan GERAK Syariah 2026, OJK Provinsi Lampung optimistis ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Lampung semakin kokoh, adaptif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis (30/4/2026).
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.
Menurutnya, keberadaan KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.
“KORPRI adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.
Marindo mengungkapkan bahwa KORPRI Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyoroti keberhasilan KORPRI dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KORPRI mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa KORPRI harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KORPRI untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
