Lampung
Gubernur Lampung Buka Musrenbang 2026, Fokus Penguatan Sektor Pertanian
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum perencanaan pembangunan daerah tersebut. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat, forkopimda, serta kepala daerah se-Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia menyebut sebagian besar masyarakat Lampung masih bergantung pada sektor tersebut.
“Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektar dari total wilayah, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong mendominasi produksi.
Namun, selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian dinilai belum berpihak kepada petani. Harga komoditas yang fluktuatif serta rantai pasok yang panjang menyebabkan keuntungan petani relatif kecil.
Gubernur mencontohkan, sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas jagung dan singkong yang menjadi andalan Lampung. Bahkan, petani singkong sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp1 juta per bulan.
Situasi ini berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan serta rendahnya kemampuan fiskal daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi terbatas karena bergantung pada daya beli masyarakat.
Gubernur menyebut, rasio PAD di sejumlah daerah bahkan hanya berkisar 3 hingga 10 persen dari APBD. Hal ini turut memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Menurut Gubernur, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota juga semakin terlihat, di mana sebagian besar uang berputar di wilayah perkotaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat melalui kebijakan harga komoditas dinilai telah memberikan dampak signifikan. Harga gabah dan jagung kini dijaga pada level yang lebih menguntungkan petani.
Gubernur mengungkapkan, kenaikan harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani padi menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen.
Dampak positif tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah, termasuk penjualan kendaraan yang naik hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menyusun berbagai program turunan untuk memperkuat kebijakan nasional tersebut. Salah satunya melalui program pupuk organik cair di tingkat desa.
Program ini ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027, dengan harapan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15 persen.
Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer) di desa-desa.
Gubernur menyebut, kebutuhan dryer di Lampung mencapai sekitar 500 unit untuk mengurangi distribusi bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di tingkat petani.
Dengan adanya fasilitas tersebut, komoditas seperti jagung tidak lagi dijual dalam kondisi basah, sehingga harga jual dapat meningkat signifikan.
Program ini juga diharapkan mampu menekan biaya logistik serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat distribusi yang tidak efisien.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit di desa-desa.
Program tersebut bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
Pemerintah juga membuka peluang kerja luar negeri melalui program vokasi migran, dengan target pengiriman ribuan tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun ke depan.
Seluruh kebijakan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai target 8 persen sesuai arah pembangunan nasional.
Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya peran Musrenbang sebagai forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Ia menyatakan Musrenbang tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan dan penajaman kebijakan tahun ketiga RPJMD.
Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan pendanaan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia menegaskan delapan klaster prioritas nasional harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD 2027.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menyoroti pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional diarahkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju target 8 persen pada 2029.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas dengan didukung peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan industri.
Kurniawan juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah agar mampu menjawab tantangan seperti krisis pangan, energi, dan perubahan global.
Di sisi legislatif, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD.
Ia mengapresiasi sinergi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun menekankan perlunya pembahasan lebih intensif untuk menggali potensi daerah.
Giri juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya terkait irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian.
Menurutnya, persoalan irigasi masih menjadi kendala utama yang menyebabkan ketimpangan produksi, seperti banjir di musim hujan dan kekeringan saat kemarau.
Ia berharap pemerintah pusat melalui Bappenas dapat memberi perhatian khusus terhadap penyelesaian infrastruktur tersebut.
Secara keseluruhan, Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan antara pusat, daerah, dan legislatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan kebijakan yang dirumuskan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi desa, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi Tuberkulosis. Hal tersebut disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan penting bagi daerah dalam melakukan aksi nyata, khususnya dalam penemuan dan penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.
“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa TBC bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi karena dapat menurunkan produktivitas masyarakat serta menghambat pembangunan daerah.
Gubernur juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program ini dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.
Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.
Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.
Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.
Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.
“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung.
Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.
Ia menyebutkan bahwa penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.
Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.
“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.
“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.
Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan daerah dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menekan angka TBC.
“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.
Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, serta 50 puskesmas pembantu dan 126 pos layanan kesehatan.(*)
TS Saiburai Bertekad Promosi ke Liga 3
Wali Kota Eva Dwiana Hadir di Tengah Duka Korban Banjir Garuntang
Rumahnya Terendam Banjir, Warga Jagabaya Minta Solusi Konkret dari Pemerintah
