Lampung
Canangkan Zona Integritas, Dorong Birokrasi Bersih dan Melayani di Pemprov Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menjadi pembina apel pagi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta integritas oleh Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dan Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Riswandi dan disaksikan Inspektur Provinsi Lampung Bayana.
Seluruh peserta apel, yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta ASN dan PPPK di lingkungan BKD, turut mengikrarkan komitmen bersama pembangunan zona integritas.
Dalam ikrar tersebut, seluruh ASN BKD menyatakan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, menolak praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, serta berkualitas.
Dalam amanatnya, Marindo Kurniawan mengapresiasi inisiatif BKD dalam mengawali pembangunan zona integritas. Ia menegaskan bahwa pencanangan ini tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek kerja.
“Zona integritas bukan sekadar ikrar atau simbol, tetapi harus dimaknai sebagai kebutuhan bersama. Ini tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Marindo.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital dalam manajemen kepegawaian. Menurutnya, seluruh layanan BKD, mulai dari kenaikan pangkat, rekrutmen, mutasi, hingga koordinasi dengan kabupaten/kota, harus berbasis sistem yang terintegrasi, terdokumentasi, dan transparan.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang akuntabel dan mencegah potensi penyimpangan. Database kepegawaian harus terjaga dengan baik dan dapat diakses secara sistematis,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marindo menyebut BKD sebagai “jantung” reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Oleh karena itu, BKD dituntut mampu membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas ASN.
“Jika BKD mampu menjaga integritas dan profesionalisme, maka kualitas ASN akan meningkat. Dampaknya, pelayanan publik semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov Lampung akan semakin kuat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selama ini proses-proses kepegawaian di lingkungan Pemprov Lampung, termasuk mutasi, pelantikan, dan pengangkatan pejabat, telah berjalan dengan baik dan transparan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan banner Zona Integritas yang dipasang di pintu masuk Kantor BKD Provinsi Lampung oleh Sekdaprov Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, dan Kepala BKD, yang diikuti seluruh pegawai sebagai simbol komitmen bersama.
Pencanangan ini diharapkan menjadi langkah nyata BKD Provinsi Lampung dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Usai menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Raya Al-Bakrie, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung dengan meninjau pelatihan vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Jumat (08/05/2026). Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan persaingan global.
SMKN 4 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah vokasi unggulan di Provinsi Lampung yang memiliki program Kelas Migran Vokasi. Program ini dapat diikuti siswa lintas jurusan, seperti farmasi, keperawatan, hingga desain komunikasi visual, dengan pembelajaran intensif bahasa Jepang sebagai bekal untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan di luar negeri, khususnya Jepang.
Pada kesempatan tersebut, Wapres mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan program vokasi yang membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkiprah di tingkat internasional.
“Terima kasih sekali Bapak Gubernur [Provinsi Lampung] untuk inisiatifnya. Memang kalau program baru berjalan, pasti ada minusnya. Tidak apa-apa, nanti kita berkolaborasi,” ujar Wapres.
Dalam dialog bersama siswa dan pihak sekolah, disampaikan bahwa saat ini sekolah masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar bahasa Jepang. Selain itu, layanan uji kompetensi bahasa Jepang juga belum tersedia di Provinsi Lampung sehingga siswa harus mengikuti ujian di luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan pemerintah akan berupaya mencarikan solusi untuk mendukung pengembangan program tersebut dan membantu para siswa meraih cita-cita mereka.
“Kita carikan solusinya. Biar adik-adik ini bisa menggapai cita-citanya. Yang penting kalian semangat semua,” tuturnya.
Mengakhiri kunjungannya, Wapres memberikan motivasi kepada para siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga reputasi baik generasi muda Indonesia di luar negeri.
“Makanya kalian belajar yang benar, kita carikan gurunya,” pungkas Wapres.
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Bustami Zainudin Anggota DPD RI, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala SMKN 4 Bandar Lampung Dewi Ningsih, serta Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar.(*)
Dari Bandara hingga Kampung Nelayan, Ketua DPRD Lampung Dampingi Wapres Gibran
Gubernur Mirza Dampingi Wapres Tinjau Kelas Migran Vokasi di Bandar Lampung
Wakaf Sumur Produktif Jadi Sorotan dalam Pembukaan LaSEF 2026 di Lampung
