Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama OFI Global, Social Forestry, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sektor swasta, dan sejumlah mitra pembangunan memulai penyusunan program restorasi lanskap perhutanan sosial melalui Workshop Perencanaan Program Inisiasi Regeneratif MUK di Ballroom Novotel Lampung, Kamis (16/7/2026).

Workshop bertema “Program Inisiasi Regeneratif MUK – Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung” tersebut menjadi langkah awal menyusun desain program restorasi hutan berbasis kolaborasi yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perhutanan sosial.

Kegiatan dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Sulfakar mewakili Gubernur Lampung, perwakilan OFI Global Imam Suharto, Sekretaris Kehutanan KPH Linda Sakti Damayanti, perwakilan Social Forestry Andu, serta jajaran pemerintah daerah, KPH, kelompok tani hutan, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Sulfakar menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop yang dinilai menjadi momentum memperkuat sinergi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian hutan.

“Selamat atas terselenggaranya kegiatan yang sangat positif ini. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk mendukung pelestarian hutan sehingga hutan di Lampung tetap asri dan lestari,” ujar Jihan.

Ia menegaskan, keberhasilan program perhutanan sosial tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, lembaga konservasi, hingga mitra pembangunan.

Perwakilan Social Forestry, Andu, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menyusun desain restorasi lanskap yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Hari ini kami mengumpulkan berbagai pendapat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, desain restorasi lanskap yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan,” katanya.

Perwakilan OFI Global, Imam Suharto, mengatakan program tersebut merupakan hasil kolaborasi OFI Global, Social Forestry, dan Pemerintah Provinsi Lampung melalui nota kesepahaman bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya nanti, KPH akan menjadi mitra utama dalam pendampingan masyarakat.

Menurutnya, restorasi lanskap tidak hanya berfokus pada pemulihan kawasan hutan, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas agroforestri yang berkelanjutan.

Sekretaris Kehutanan KPH Linda Sakti Damayanti menambahkan, keberhasilan restorasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. KPH akan berperan sebagai penghubung dalam memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan secara berkelanjutan.

Workshop tersebut juga menghadirkan sejumlah perusahaan yang akan menjadi mitra implementasi program, di antaranya PT Olam Indonesia, PT Mars Indonesia, PT Papandayan, serta organisasi pembangunan seperti Rikolto dan berbagai mitra internasional lainnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur turut dilibatkan sebagai daerah percontohan.

Salah satu inovasi yang dibahas adalah skema green finance melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Skema ini diharapkan memberi akses pembiayaan kepada petani tanpa agunan konvensional, melainkan berdasarkan komitmen penanaman dan pemeliharaan pohon sebagai bagian dari upaya konservasi.

Sebagai tahap awal, program percontohan akan diterapkan kepada sekitar 150 petani di Kabupaten Lampung Timur untuk mengukur efektivitas pembiayaan hijau dalam mendukung pengembangan agroforestri.

Dalam kesempatan itu, PT Olam Indonesia juga memaparkan capaian program kakao berkelanjutan yang telah berjalan sejak 2015. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau sekitar 25 ribu petani, membangun 25 rumah produksi bibit, menghasilkan 500 ribu bibit kakao per tahun, serta mengembangkan empat kebun induk yang mampu memproduksi 1 juta entres dan 2 juta benih unggul.

Ke depan, Program Perhutanan Sosial Provinsi Lampung periode 2026–2030 akan dilaksanakan di lima kabupaten, yakni Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Program tersebut menargetkan restorasi kawasan seluas 35 ribu hektare, melibatkan sekitar 18 ribu petani, serta mencakup enam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembangunan, dan masyarakat, program ini diharapkan menjadi model pembangunan hijau yang mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Lena)