Connect with us

Lampung

Lampung Susun RAD KDEKS 2027, Wagub Jihan Dorong Ekosistem Ekonomi Syariah Terintegrasi

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah daerah sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat membuka Rapat Koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027, di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa (21/7/2026).

​Mengawali sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian Provinsi Lampung dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Dalam ajang nasional tersebut, Provinsi Lampung sukses memboyong penghargaan pada tiga kategori, yaitu Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, serta Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.

​”Alhamdulillah, pertama saya sampaikan rasa bangga dan rasa syukur luar biasa. Saya mohon izin kemarin mewakili Bapak Ibu sekalian dalam menerima penghargaan dari KDEKS Pusat (KNEKS). Dan rasa bangga sekali lagi saya sampaikan, kita dapat penghargaan The New Emerging as a Sharia Economic Region ya. Jadi daerah pengembang utama ekonomi syariah yang baru,” ujar Wagub.

​Wagub menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari pencapaian, melainkan modal awal dan pemacu semangat untuk menuntaskan target-target pembangunan ke depan.

​”Artinya ini prestasi yang patut kita berikan penghargaan bersama, karena sebelumnya mungkin belum pada pencapaian saat ini. Dan ini saya sampaikan, ini adalah kerja sama yang baik, kerja awal yang baik untuk kita bisa mencapai target-target selanjutnya di kemudian hari,” tegasnya.

​Wagub Jihan selanjutnya menjelaskan bahwa ekonomi syariah saat ini telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi global yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, etika bisnis, serta inklusivitas. Sektor ini juga memegang peranan strategis dalam mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

​”Kita perlu memahami bahwa hari ini ekonomi syariah itu bukan sekadar agenda dari negara-negara muslim saja. Bukan sekadar suatu agenda untuk pemenuhan administrasi daerah untuk mencapai target-target atau penghargaan-penghargaan, tetapi lebih dari itu ini juga sebagai instrumen kita semua untuk mendukung dalam pertumbuhan ekonomi 8 persen di Indonesia,” ungkap Jihan.

​Dalam kesempatan tersebut, Wagub memaparkan lima potensi besar yang dimiliki Provinsi Lampung untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah terdepan di Pulau Sumatra. Potensi tersebut meliputi status Lampung sebagai lumbung pangan nasional penopang halal value chain, keberadaan ekosistem UMKM yang tumbuh pesat, jaringan pesantren yang luas, potensi ekspor komoditas unggulan (kopi, lada, kakao, pisang, dan udang), serta optimasi pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) produktif.

​Meski demikian, Wagub mengingatkan pentingnya sikap realistis dalam menghadapi tantangan pengembangan ekosistem syariah secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya dihitung dari jumlah lembaga keuangan, melainkan keterhubungan seluruh rantai nilai.

​”Ekosistem ekonomi syariah ini tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya lembaga keuangan syariah saja. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh rantai nilai saling berhubungan, saling berkesinambungan, saling berintegrasi, nyambung gitu antara satu sama lain. Artinya sertifikasi halal harus meningkat, pembiayaan syariah harus semakin mudah diakses, literasi ekonomi syariah masyarakat juga harus semakin baik, digitalisasi harus dimanfaatkan dengan sebetul-betulnya dengan seoptimal-optimalnya, dan industri halal harus semakin kompetitif di Provinsi Lampung,” papar Wagub.

​Untuk mewujudkan hal tersebut, Wagub Jihan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat bekerja secara terintegrasi dalam satu orkestrasi pembangunan, termasuk mendorong penguatan sektor pariwisata halal.

​”Seluruh perangkat daerah harus bekerja dalam satu orkestrasi pembangunan, mulai dari Dinas UMKM, Dinas Pertanian, Koperasi, Perkebunan, Peternakan, semua dinas termasuk Pariwisata. Saya bilang pariwisata kita seharusnya nanti di target selanjutnya kita dapat kategori penghargaan di bidang pariwisata halal ya, karena Pak Gubernur sendiri juga sedang giat, concern menata pariwisata kita,” tambahnya.

​Mengakhiri sambutannya, Wagub Jihan menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi serta berharap dokumen RAD 2027 yang disusun dapat berlaku secara efektif dan implementatif di lapangan.

​”Saya berharap Rencana Aksi Daerah KDEKS yang kita susun hari ini benar-benar menjadi dokumen yang implementatif, memiliki target yang terukur, indikatornya jelas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dan mari kita jadikan Lampung bukan hanya sebagai daerah yang berpotensi secara ekonomi syariah, tetapi sebagai daerah provinsi yang mampu menghadirkan praktik-praktik terbaik pembangunan ekonomi syariah yang inklusif, yang produktif, dan juga berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung H. Ardiansyah mengungkapkan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan dan program pengembangan ekonomi syariah di daerah. Ardiansyah mengatakan bahwa keberhasilan penguatan ekosistem syariah di Lampung tidak dapat ditopang oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan komitmen kolektif dari seluruh elemen.

​”Sebagai wadah koordinasi lintas sektor, KDEKS memiliki peran dalam mengintegrasikan berbagai inisiatif pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh satu lembaga tetapi sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan sinergi seluruh anggota KDEKS beserta para mitra strategisnya,” ungkapnya.

​Terkait pangsa pasar (market share) dan pertumbuhan keuangan syariah, Ardiansyah optimistis bahwa potensi pasar syariah di Provinsi Lampung masih sangat luas untuk terus dikembangkan.

​”Kami menggarisbawahi bahwa meskipun market share dan pertumbuhan ekonomi syariah kita masih belum besar, tapi justru itu adalah merupakan peluang, merupakan tantangan, dan merupakan pasar yang masih sangat mungkin bisa diraih oleh kita semua agar pertumbuhan dan market share daripada ekonomi dan keuangan syariah ini baik itu secara nasional maupun di Lampung akan semakin lebih besar,” ujarnya.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Lampung Perkuat Ketahanan Pangan, Gubernur Resmikan Fasilitas Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor peternakan dan kesehatan hewan guna mendukung ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada protein hewani.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 Tahun 2026 di Bandar Lampung, Jumat (13/11/2026), dengan mengusung tema “Dari Lampung untuk Indonesia, Protein Hewani Melimpah, Peternak Sejahtera”.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan peringatan ke-190 tahun ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh insan peternakan dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.

Menurutnya, subsektor peternakan memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi pedesaan dan penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.

“Ketersediaan daging, telur, dan susu yang berkualitas menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujarnya.

Gubernur juga memaparkan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional di sektor peternakan.

Berdasarkan data yang disampaikan, populasi sapi di Lampung mencapai 905.322 ekor dan menempati peringkat pertama di Sumatera serta keempat secara nasional. Sementara populasi kambing mencapai 1.974.609 ekor, peringkat pertama di Sumatera dan ketiga nasional.

Adapun populasi ayam ras pedaging mencapai 94.814.874 ekor dan ayam ras petelur sebanyak 14.850.524 ekor.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi Lampung dalam mendukung kebutuhan protein hewani nasional.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalankan Program Desaku Maju melalui pembangunan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Pada 2026, Pemprov Lampung akan menyalurkan bantuan sebanyak 40.000 ekor Day Old Chick (DOC) ayam KUB di delapan lokasi terpilih. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menambah pendapatan keluarga, khususnya kelompok masyarakat Desil 1 sampai 4.

Selain program bantuan ternak, Pemprov Lampung juga memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan hewan dengan membangun Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat rujukan pelayanan medis hewan, penanganan penyakit menular, pencegahan zoonosis, serta sarana edukasi masyarakat mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Pemprov Lampung juga membangun UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan (LPMKP) untuk memastikan kualitas pakan ternak yang beredar di masyarakat.

Kehadiran laboratorium tersebut memungkinkan pengujian kandungan nutrisi dan keamanan pakan dilakukan di Lampung tanpa harus mengirimkan sampel ke luar daerah.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melaporkan bahwa tiga laboratorium di bawah UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan (BPK2LP) telah memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Ketiga laboratorium tersebut meliputi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, Laboratorium Kesehatan Hewan, serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Akreditasi dengan nomor LP-2314-IDN tersebut mencakup 16 parameter pengujian dan berlaku mulai 16 September 2026 hingga 15 September 2031.

Dari sisi pendapatan, hingga 10 November 2026, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPK2LP tercatat mencapai Rp281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahun anggaran 2026 sebesar Rp170 juta.

Di bidang kesehatan hewan, Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya mendukung target Indonesia Bebas Rabies 2030 dan mewujudkan Lampung Bebas Rabies 2030.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, pemerintah menyediakan 500 dosis vaksinasi rabies gratis serta pemeriksaan kesehatan hewan bagi masyarakat.

Vaksinasi rutin terhadap hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular kepada manusia.

Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan edukasi, di antaranya kampanye makan telur dan minum susu bersama siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Bandar Lampung, bazar produk UMKM peternakan, pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pembagian 100 paket sembako.

Selain itu, kegiatan turut menghadirkan edukasi pengujian mutu pakan, pojok baca peternakan dan kesehatan hewan, lomba konten edukasi, serta pemberian penghargaan kepada dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak lokal, pelaku usaha, akademisi hingga pemerintah, untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun sektor peternakan yang modern, mandiri, dan berdaya saing.

Ia berharap peringatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong profesionalisme peternak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di bidang peternakan.

Acara ditutup dengan seruan, “Hewan Sehat, Pangan Berdaulat, Peternak Sejahtera, Lampung Maju!”. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading