Lampung
Gubernur Lampung Dorong Samsat Lebih Ramah, Mudah dan Transparan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Rakorda mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.”
Gubernur mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan Samsat menjadi bagian penting dalam membangun dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, Samsat merupakan salah satu layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap harinya. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, kualitas pelayanan di setiap titik Samsat turut membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.
Karena itu, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak harus diawali dengan pembenahan kualitas pelayanan pemerintah.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta aparatur Samsat menjalankan tugas secara profesional dan mengedepankan budaya melayani masyarakat.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Gubernur juga mengaitkan kualitas pelayanan dengan pertumbuhan ekosistem ekonomi daerah. Menurutnya, budaya melayani yang baik dapat mendukung perkembangan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, UMKM hingga perhotelan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan Lampung.
Ia menyebut Lampung merupakan provinsi dengan karakteristik ekonomi pertanian dan memiliki jaringan jalan provinsi sekitar 1.700 kilometer. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Menurut Gubernur, optimalisasi penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Ia mendorong Samsat dan Bapenda memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan digitalisasi juga menjadi perhatian.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” ujarnya.
Gubernur mengapresiasi Polda Lampung dan Jasa Raharja yang selama ini turut mendukung inovasi pelayanan Samsat.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda Samsat 2026 bukan sekadar forum administratif dan evaluasi rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Ia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung. (Agus)
Lampung
Lampung Perkuat Ketahanan Pangan, Gubernur Resmikan Fasilitas Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor peternakan dan kesehatan hewan guna mendukung ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada protein hewani.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 Tahun 2026 di Bandar Lampung, Jumat (13/11/2026), dengan mengusung tema “Dari Lampung untuk Indonesia, Protein Hewani Melimpah, Peternak Sejahtera”.
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan peringatan ke-190 tahun ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh insan peternakan dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.
Menurutnya, subsektor peternakan memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi pedesaan dan penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.
“Ketersediaan daging, telur, dan susu yang berkualitas menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional di sektor peternakan.
Berdasarkan data yang disampaikan, populasi sapi di Lampung mencapai 905.322 ekor dan menempati peringkat pertama di Sumatera serta keempat secara nasional. Sementara populasi kambing mencapai 1.974.609 ekor, peringkat pertama di Sumatera dan ketiga nasional.
Adapun populasi ayam ras pedaging mencapai 94.814.874 ekor dan ayam ras petelur sebanyak 14.850.524 ekor.
Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi Lampung dalam mendukung kebutuhan protein hewani nasional.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalankan Program Desaku Maju melalui pembangunan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
Pada 2026, Pemprov Lampung akan menyalurkan bantuan sebanyak 40.000 ekor Day Old Chick (DOC) ayam KUB di delapan lokasi terpilih. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menambah pendapatan keluarga, khususnya kelompok masyarakat Desil 1 sampai 4.
Selain program bantuan ternak, Pemprov Lampung juga memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan hewan dengan membangun Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung.
Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat rujukan pelayanan medis hewan, penanganan penyakit menular, pencegahan zoonosis, serta sarana edukasi masyarakat mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan.
Pemprov Lampung juga membangun UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan (LPMKP) untuk memastikan kualitas pakan ternak yang beredar di masyarakat.
Kehadiran laboratorium tersebut memungkinkan pengujian kandungan nutrisi dan keamanan pakan dilakukan di Lampung tanpa harus mengirimkan sampel ke luar daerah.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melaporkan bahwa tiga laboratorium di bawah UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan (BPK2LP) telah memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Ketiga laboratorium tersebut meliputi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, Laboratorium Kesehatan Hewan, serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Akreditasi dengan nomor LP-2314-IDN tersebut mencakup 16 parameter pengujian dan berlaku mulai 16 September 2026 hingga 15 September 2031.
Dari sisi pendapatan, hingga 10 November 2026, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPK2LP tercatat mencapai Rp281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahun anggaran 2026 sebesar Rp170 juta.
Di bidang kesehatan hewan, Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya mendukung target Indonesia Bebas Rabies 2030 dan mewujudkan Lampung Bebas Rabies 2030.
Dalam rangkaian peringatan tersebut, pemerintah menyediakan 500 dosis vaksinasi rabies gratis serta pemeriksaan kesehatan hewan bagi masyarakat.
Vaksinasi rutin terhadap hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular kepada manusia.
Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan edukasi, di antaranya kampanye makan telur dan minum susu bersama siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Bandar Lampung, bazar produk UMKM peternakan, pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pembagian 100 paket sembako.
Selain itu, kegiatan turut menghadirkan edukasi pengujian mutu pakan, pojok baca peternakan dan kesehatan hewan, lomba konten edukasi, serta pemberian penghargaan kepada dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak lokal, pelaku usaha, akademisi hingga pemerintah, untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun sektor peternakan yang modern, mandiri, dan berdaya saing.
Ia berharap peringatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong profesionalisme peternak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di bidang peternakan.
Acara ditutup dengan seruan, “Hewan Sehat, Pangan Berdaulat, Peternak Sejahtera, Lampung Maju!”. (Gus)

