Lampung
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
Alteripost Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong dunia usaha agar pertumbuhan industri memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan melalui perluasan lapangan kerja, penyelarasan keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pesan tersebut disampaikan Jihan dalam agenda Konsolidasi dan Penegasan Komitmen Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung periode 2026–2031 di Navara City Park, Bandar Lampung, Sabtu (17/10/2026).
Jihan menegaskan, pertumbuhan industri tidak cukup hanya diukur dari angka investasi dan aktivitas usaha. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi harus mampu membuka peluang kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, pembangunan daerah perlu diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan semata-mata pencapaian indikator ekonomi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Jihan adalah kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia industri. Ia menilai, lulusan sekolah belum tentu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, meskipun telah menyelesaikan pendidikan secara administratif.
Karena itu, APINDO didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan sekolah dan balai latihan kerja, termasuk membuka kesempatan magang di perusahaan anggota. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu calon tenaga kerja memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
Selain penyiapan tenaga kerja, Jihan juga menyoroti pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan UMKM.
Ia berharap APINDO dapat menjadi ruang kolaborasi antara pengusaha besar dan pelaku usaha kecil. Dengan demikian, UMKM memiliki kesempatan untuk belajar, memperluas kemitraan, meningkatkan kapasitas usaha, serta mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.
Jihan juga mengingatkan bahwa pertumbuhan industri harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurutnya, keberhasilan dunia usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi dan keuntungan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Di sisi lain, ia mendorong penguatan ekosistem pengusaha perempuan agar semakin banyak perempuan di Lampung memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meraih keberhasilan.
Sementara itu, Ketua DPP APINDO Lampung, Ary Meizari Alfian, menilai jejaring APINDO di tingkat nasional maupun internasional perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab kebutuhan dunia usaha di Lampung.
Menurut Ary, jejaring tersebut dapat menjadi jembatan bagi pengusaha daerah untuk terhubung dengan investor, menemukan mitra bisnis, memperluas akses pasar, hingga membuka peluang kemitraan dalam rantai pasok industri.
Konsolidasi kepengurusan APINDO Lampung periode 2026–2031 pun menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Tantangan ke depan adalah menerjemahkan komitmen tersebut menjadi langkah nyata, mulai dari penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, penguatan UMKM, perluasan peluang usaha, hingga penerapan praktik bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pelaku UMKM, pertumbuhan ekonomi Lampung diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas bisnis, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.(yan)
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program pembukaan 1.000 rekening perbankan syariah yang terintegrasi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta 1.000 rekening saham syariah bagi penyuluh agama Islam se-Provinsi Lampung.
Program bertajuk Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Penyuluh Agama tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah di tengah masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan sektor keuangan secara umum.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dikutip dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07 persen, sedangkan inklusinya sebesar 13,24 persen.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I pada Rabu (14/10/2026), mengatakan kesenjangan tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.
“Ini adalah paradoks besar di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Banyak umat kita masih terbiasa menggunakan produk keuangan konvensional, bukan karena tidak mau, melainkan karena belum mengenal ekosistem keuangan syariah yang aman dan menenangkan,” ujarnya.
Ia menilai penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Melalui pendekatan keagamaan, para penyuluh diharapkan mampu menyampaikan edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
OJK juga menyoroti rendahnya pemahaman keuangan yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap pinjaman daring ilegal, judi daring, serta penipuan berkedok investasi.
Melalui program tersebut, para penyuluh tidak hanya memperoleh pembekalan materi edukasi, tetapi juga diperkenalkan secara langsung dengan produk keuangan syariah. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menyampaikan informasi berdasarkan pemahaman dan pengalaman kepada masyarakat.
Edukasi mengenai keuangan yang sehat, termasuk prinsip “Legal dan Logis” dalam mengenali penawaran investasi, diharapkan dapat disisipkan dalam khutbah, majelis taklim, serta berbagai kegiatan dakwah sehari-hari.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, menegaskan bahwa dakwah juga memiliki peran dalam mendorong kesejahteraan dan keamanan ekonomi keluarga.
“Penyuluh agama yang berdampak adalah mereka yang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Bawalah ilmu ini ke tengah umat, kembangkan metode penyuluhan yang relevan, dan pastikan kehadiran penyuluh benar-benar dirasakan manfaatnya untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi keluarga serta menjauhkan masyarakat dari kejahatan keuangan,” tegasnya.
Program ini terlaksana melalui dukungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung, Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam, Bank Indonesia, ASBISINDO, Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, serta PT KISI Sekuritas.
Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan finansial.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui OJK Provinsi Lampung di nomor telepon (0721) 5601471 atau melalui situs resmi OJK di ojk.go.id.(*)
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
Pemprov Lampung Dukung Inovasi Kampus Dalam Penguatan UMKM
