Alteripost Bandar Lampung – Inflasi Provinsi Lampung pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,54 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2026 yang sebesar 0,14 persen.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Lampung secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 3,83 persen. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung menyebutkan, inflasi Oktober 2026 terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar antara lain cabai merah sebesar 0,22 persen, bawang merah 0,07 persen, tomat 0,04 persen, beras 0,04 persen, serta cabai rawit 0,04 persen.

Kenaikan harga cabai dan bawang merah dipengaruhi berkurangnya pasokan seiring berakhirnya periode panen serta menurunnya produktivitas tanaman akibat musim kemarau.

Sementara itu, kenaikan harga beras didorong penurunan produksi padi pascapanen gadu yang diperberat meningkatnya intensitas fenomena El Nino. Adapun kenaikan harga tomat dipengaruhi meningkatnya permintaan di tengah terbatasnya pasokan akibat kondisi kekeringan.

Harga Sejumlah Komoditas Menahan Inflasi

Di sisi lain, tekanan inflasi Oktober 2026 tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Komoditas yang mengalami deflasi antara lain terong sebesar 0,03 persen, daging ayam ras 0,02 persen, minyak goreng 0,02 persen, serta jagung manis 0,01 persen.

Penurunan harga terong sejalan dengan meningkatnya pasokan selama berakhirnya periode panen. Sementara itu, harga daging ayam ras turun karena pasokan terjaga dan meningkatnya ketersediaan ayam siap potong.

Penurunan harga minyak goreng diperkirakan sejalan dengan pasokan yang memadai dan kelancaran distribusi.

Selain itu, komoditas pangan lainnya, yakni emas perhiasan, turut menahan tekanan inflasi dengan andil deflasi sebesar 0,02 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan koreksi harga emas di pasar global.

BI Lampung Waspadai Risiko Inflasi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memprakirakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen secara tahunan hingga akhir 2026.

Meski demikian, sejumlah risiko inflasi masih perlu diwaspadai dan dimitigasi.

Dari sisi inflasi inti, risiko bersumber dari tingginya volatilitas harga emas global akibat dinamika geopolitik, pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat, serta suku bunga global.

Selain itu, penurunan produksi kelapa sawit dan tebu akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 berpotensi mengganggu produksi crude palm oil (CPO) dan gula.

Kenaikan harga komponen chip global yang dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat juga berpotensi meningkatkan biaya impor dan harga barang elektronik.

Sementara itu, pada kelompok bahan makanan bergejolak atau volatile food, risiko yang perlu dicermati meliputi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan, serta menguatnya intensitas El Nino yang berpotensi menekan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Risiko lainnya berasal dari panen gadu yang kurang optimal akibat kondisi tanah dan musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP), sehingga meningkatkan biaya bahan baku penggilingan dan harga beras.

Persaingan pembelian gabah oleh agen dari luar Lampung juga berisiko meningkatkan arus keluar gabah dan mengurangi ketersediaan pasokan bagi penggilingan lokal.

Selain itu, ketidakpastian kondisi cuaca maritim dan gelombang laut berpotensi menghambat aktivitas melaut serta pasokan ikan.

Pada kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices, risiko inflasi antara lain berasal dari kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik, penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat yang berpotensi mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), serta kenaikan harga energi global.

Tingginya harga acuan LPG internasional dan potensi gangguan jalur impor juga menjadi perhatian karena dapat meningkatkan biaya penyediaan dan distribusi LPG domestik, terutama LPG nonsubsidi.

Perkuat Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Mengantisipasi perkembangan inflasi dan berbagai risiko ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang dilakukan meliputi optimalisasi operasi pasar beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara terarah.

BI dan TPID juga memperkuat pemantauan harga serta pasokan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), SPH, dan SP2KP, khususnya untuk komoditas beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir.

Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya dilakukan melalui pengembangan Toko Inflasi di Kota Metro dan Bandar Lampung sebagai kanal distribusi harian beras SPHP dan pangan strategis lainnya.

Selain itu, peningkatan produksi hortikultura didorong melalui intensifikasi Good Agricultural Practices (GAP), penerapan smart fertigation, serta penguatan produksi dan pascapanen melalui dukungan sarana produksi.

BI dan TPID juga mendorong penguatan produksi dan pascapanen melalui dukungan greenhouse cabai, mesin packaging, separator padi, Rice Milling Unit (RMU), Rice Processing Unit (RPU), serta kandang ayam.

Untuk mengantisipasi dampak El Nino, dilakukan optimalisasi sarana pengairan, penyesuaian kalender tanam, serta dukungan sumur bor pada klaster binaan.

Perkuat Distribusi dan Komunikasi Publik

Dalam menjaga kelancaran distribusi, BI dan TPID mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) cabai merah Kulo n Progo–Kota Metro serta KAD bawang merah Kabupaten Solok–Bandar Lampung dan Metro.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kontinuitas pasokan komoditas pangan strategis.

Selain itu, kerja sama Bandar Lampung–Kabupaten Bantul ditindaklanjuti untuk penyediaan benih dan replikasi budidaya bawang merah.

Optimalisasi Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) juga dilakukan guna mendukung pelaksanaan operasi pasar dan KAD, khususnya untuk komoditas yang berisiko mengalami inflasi.

Pada aspek komunikasi efektif, BI dan TPID memperkuat integrasi data harga, neraca pangan, dan e-Horti guna mendukung penguatan Early Warning System (EWS).

Pilot project e-Horti telah dilakukan di enam kabupaten/kota dengan melibatkan 110 petani dan luas lahan mencapai 55,42 hektare.

Koordinasi TPID juga diperkuat melalui High Level Meeting (HLM), rapat koordinasi pengendalian harga, serta pemantauan produksi pangan.

Selain itu, komunikasi publik dan edukasi inflasi terus ditingkatkan melalui siaran pers, edukasi masyarakat, serta capacity building untuk meningkatkan produktivitas dan perlindungan usaha tani.

Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Lampung berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat, sekaligus memitigasi berbagai risiko inflasi hingga akhir 2026. (*)