Lampung
Gubernur Arinal Ajak Warga Jaga Stabilitas Politik Dan Keamanan
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri acara Silaturahmi Syawal 1444 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, di Gedung Dakwah, Enggal, Rabu (17/05/2023).
Gubernur Arinal Djunaidi menyebutkan bahwa kegiatan ini memperlihatkan semangat untuk memperkuat ikatan persaudaraan, berkolaborasi dengan sinergi dan mencerahkan dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan beradab, sejalan dengan tema kegiatan “Bersinergi Menjalin Ukhuwah Mencerahkan Semesta”.
Oleh karenanya Gubernur berharap, silaturahmi Syawal ini menjadi ajang tukar menukar informasi dan pengetahuan yang melibatkan para ahli di berbagai bidang.
“Sehingga kita dapat bersama saling belajar, memperluas wawasan dan memperkarya pengetahuan,” kata Gubernur.
Muhammadiyah, sebagai organisasi yang telah berdiri sejak lama, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan umat dan bangsa. Kehadirannya yang kokoh dan berkomitmen dalam menjalankan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin telah memberikan inspirasi bagi banyak orang.
Dalam konteks pembangunan, Gubernur mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki berbagai tantangan dan peluang di berbagai sektor. Sinergi antara pemerintah dan Muhammadiyah dapat terwujud melalui berbagai program dan kegiatan yang saling mendukung sehingga mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung secara menyeluruh.
“Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Muhammadiyah, kita dapat mewujudkan visi bersama dalam menciptakan masyarakat Lampung aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, serta sejahtera,” kata Gubernur.
Memasuki tahun politik, Gubernur Arinal juga mengajak warga Muhammadiyah serta seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan di Provinsi Lampung.
Di akhir sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, para tokoh agama, ulama, dan cendekiawan Islam yang hadir, atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan dalam memajukan Provinsi Lampung.
Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Lampung Prof. Sudarman mengungkapkan bahwa Muhammadiyah Lampung saat ini memiliki 500 sekolah dari tingkat SD sampai SMA, 250 Taman Kanak Kanak, Rumah Sakit, serta 167 Pimpinan Cabang yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
Dengan daya dukung tersebut, Prof. Sudarman menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai mitra pemerintah, siap mendukung berbagai program dan pembangunan di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PW Muhammadiyah Lampung secara khusus mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lampung yang telah memfasilitasi seluruh warga Muhammadiyah untuk melaksanakan ibadah salat Eid pada 21 April yang lalu.
“Percayalah Pak Gubernur, sekalipun Idul Fitri kita berbeda hari, tetapi tentang nasionalisme, kebangsaan, menjaga NKRI, keutuhan seluruh bangsa, pimpinan dan warga Muhammadiyah serta Aisyiyah tidak perlu diragukan,” tegas Prof. Sudarman. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
