Lampung
Gubernur Arinal Bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Mendag Zulkifli Hasan Lakukan Gerakan Tanam Kedelai
Alteripost.co Tanggamus – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo melakukan Gerakan Tanam Kedelai di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Jum’at (2/6/2023).
Gubernur Lampung menyambut baik diadakannya Gerakan Tanam Kedelai kegiatan pengembangan Kawasan kedelai di Gapoktan Umbul solo ini.
Ia berharap acara ini akan menjadi langkah untuk mencapai target peningkatan produksi kedelai di Provinsi Lampung serta semakin memotivasi dan menambah semangat petani Lampung untuk menanam kedelai di Provinsi Lampung.
Gubernur Arinal mengatakan pembangunan tanaman pangan diprioritaskan pada beberapa komoditas unggulan nasional yang di antaranya adalah tanaman kedelai.
Menurutnya, kedelai merupakan salah satu komoditas unggulan strategis nasional di Kementerian Pertanian yang harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sebagai informasi, saat ini kebutuhan kedelai di dalam negeri terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan dalam rentan 5 tahun terakhir kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai 3,2 juta ton biji kering per tahun sedangkan produksi dalam negeri masih belum mencukupi.
Gubernur Arinal menyebut bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah sentra produksi tanaman pangan khususnya padi, jagung dan ubikayu.
Pada komoditi kedelai, ia juga menyebut capaian produksi masih relatif rendah yaitu pada Tahun 2022 berdasarkan angka sementara sebesar 1.750 ton.
Gubernur Arinal menyampaikan, dalam rangka mendongkrak pencapaian produksi kedelai ditahun 2023, pemerintah melalui dana APBN Tahun Anggaran 2023 memberikan bantuan stimulan berupa benih kedelai bersertifikat dan Sarana Produksi (Saprodi) lainnya untuk areal seluas 5.000 hektar yang tersebar di 10 Kabupaten dan Kota.
Ia melanjutkan di Kabupaten Tanggamus sendiri mendapatkan alokasi kegiatan pengembangan kedelai seluas 190 hektar yang tersebar di 10 Kecamatan dan bantuan yang diterima oleh kelompok tani yaitu paket berupa benih kedelai, Pupuk NPK non subsidi, Pestisida, dan pupuk hayati cair.
Gubernur Arinal berpendapat peningkatan produksi kawasan kedelai Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi dapat dipenuhi seperti fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi, penetapan kebijakan harga pembelian kedelai petani dan jaminan pasar dengan harga yang kompetitif serta ketersediaan benih kedelai bersertifikat memenuhi 6 tepat (tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga).
Dengan adanya bantuan benih dan saprodi tersebut, Gubernur Arinal berharap dapat meningkatkan minat petani khususnya petani di Kabupaten Tanggamus guna mengembangkan budidaya kedelai.
“Karena Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi untuk pengembangan komoditi kedelai,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Lampung harus menjadi contoh bagi Provinsi lain sebagai daerah lokomotif pangan di Indonesia.
Ia melanjutkan bahwa Lampung harus bisa menyatukan seluruh unsur didalamnya baik dari tingkat terendah Kepala Desa, Camat, Bupati hingga Gubernur dalam menghadapi tantangan krisis pangan global.
“Dunia akan kehilangan produktivitasnya 30%, ini kata lembaga internasional termasuk kedelai,” pungkasnya.
Menteri Syahrul mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan menyiapkan 10 ribu hektare lahan untuk penanaman kedelai di Provinsi Lampung.
Ia menekankan bahwa gerakan tanam kedelai harus terus digairahkan kembali sehingga ketersediaan kedelai melimpah dan harganya menjadi murah serta berdampak dalam menekan impor kedelai dari luar negeri.
Mentri Syahrul juga berharap ke depan petani kedelai dan penduduk desa juga dapat mandiri dalam mengolah kedelai menjadi produk jadi seperti tempe, tahun maupun kecap.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Bupati Tanggamus Dewi Handayani dan Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
