DPRD
Dukung Upaya Penambahan Fasilitas Dermaga Eksekutif Bakauheni, DPRD Lampung Bakal Melobi Pemerintah Pusat
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bakal melobi pemerintah pusat, ihwal untuk penambahan fasilitas dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ismet Roni, saat melangsungkan pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Darat, Amrullah, di kantor Kementerian Perhubungan RI, di Jakarta, Selasa (11/07/2023).
“Kami mengusulkan fasilitas Dermaga Bakauheni ditambah. Karena satu dermaga yang sudah ada tidak bisa menampung volume kendaraan yang melonjak, apalagi saat aru mudik tiba,” kata Ismet Roni, usai pertemuan.
Ismet Roni menjelaskan, sejak ada fasilitas jalan Tol, masyarakat dari berbagai daerah yang hendak ke pulau Jawa – terutama Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu memilih jalur darat dan berlabuh di Pelabuhan Bakauheni. Akibatnya, volume kendaraan padat dan pintu masuk dermaga Pelabuhan Bakauheni ini sangat perlu ditambah.
“Ribuan mobil, setiap hari antre berjam jam. Saat akhir pekan dan hari libur, apalagi saat musim mudik tiba. Kalau tidak segera dibenahi, maka akan terjadi penumpukan kendaraan di pintu dermaga,” ujar Ismet.
Tentu lanjut Batin Ismet sapaan akrab Ismet Roni, tim Komisi IV DPRD Lampung, ke Jakarta dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub). Kehadiran rombongan diterima Sekretaris Ditjen Amrullah, dan beberapa jajaran kementerian terkait dengan lintas bidang.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Ditjen Amrullah menyambut baik yang diusulkan DPRD Lampung, tentang Dermaga baru. “Memang sangat memungkinkan adanya penambahan,” kata Amrullah.
Dari hasil pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, kedua pihak sepakat akan saling bersinergi.
Untuk diketahui, Selain Ismet Roni, rombongan dari Komisi IV DPRD Lampung saat bertolak ke Kementerian Perhubungan dihadiri komposisi lengkap. Diantaranya, Joko Santoso Surajaya (PAN), Supriyanto (PPP), Kostiana dan Puji Santoso. (Rls/Gus)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Gubernur Mirza dan Wali Kota Eva Hadir Bersama Satlinmas Lampung di Palembang
Pemprov Lampung Klaim Penanganan Kebakaran Terkendali dan Berhasil Cegah Api Masuk TN Way Kambas
Bank Lampung Salurkan CSR di Lampung Tengah
